KPK Percaya Presiden Jokowi Tidak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 04/07/2018, 13:35 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, lembaganya percaya bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan.

Presiden Joko Widodo akan menemui pimpinan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Pertemuan tersebut untuk membicarakan masuknya tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"KPK berharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan. Saya percaya Presiden memiliki 'concern' agar KPK dan pemberantasan korupsi tidak dilemahkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Minta Pasal Korupsi Dikeluarkan dari RKUHP, KPK Lima Kali Surati Presiden

Menurut Febri, dimasukkannya pasal-pasal korupsi ke KUHP dipandang tidak memiliki manfaat untuk pemberantasan korupsi.

"Bahkan, justru sangat berisiko melemahkan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi," ucap Febri.

KPK sebelumnya sampai lima kali mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta Presiden mendorong mengeluarkan pasal- pasal korupsi dari draf Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR RI.

Dalam surat itu, KPK menyampaikan argumentasi yuridis dan historis tentang pasal korupsi yang seharusnya tidak termuat dalam RKUHP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X