Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Pilkada, PPP Ingin Cawapres Jokowi dari Kalangan Santri

Kompas.com - 03/07/2018, 19:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, Pilkada serentak 2018 memberikan gambaran mengenai latar belakang sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai lumbung suara misalnya. Pilkada di ketiga daerah itu dimenangkan duet yang memiliki latar belakang nasionalis-santri.

"Kombinasi nasionalis-santri. Ini potret ideal yang diinginkan pemilih. Lihat saja Ganjar-Yasin, Ridwan-Uu dan di Jawa Timur ada Khofifah-Emil. Semuanya merupakan kombinasi sosok nasionalis dan berlatar belakang santri," ujar Arwani dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Jusuf Kalla Tegaskan Dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019

"Artinya, kombinasi ini sangat direkomendasikan dalam formulasi pembahasan capres dan cawapres Pak Jokowi di 2019 mendatang," lanjut.

Apalagi, Arwani menganggap, Jokowi memerlukan dukungan dari sosok berpengaruh berlatar belakang Islam.

"Bagi kami, catatan yang paling banyak dibicarakan adalah Pak Jokowi lemah dukungan dari kelompok Islam ya. Oleh karena itu, kami PPP mengusulkan cawapres diambil dari kalangan santri," ujar dia.

Soal siapa sosok berlatar belakang santri yang pas menjadi cawapres Jokowi, Arwani belum bisa mengutarakannya lebih lanjut.

Sebab, selain itu merupakan keputusan Jokowi sendiri, namun juga harus berdasarkan pembahasan bersama partai politik koalisi.

Baca juga: Sandiaga: Banyak Harapan Prabowo-Anies Berpasangan pada Pilpres 2019

PPP sendiri sudah menjalin komunikasi dengan partai politik pendukung Jokowi lainnya. PPP melobi agar partai lain juga setuju apabila Jokowi diduetkan dengan tokoh berlatar belakang santri.

"PPP sudah melakukan komunikasi dengan parpol, baik pendukung Jokowi atau malah teman-teman yang belum bergabung dalam koalisi Jokowi," ujar Arwani.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi Mahfud MD menyatakan peluang dirinya menjadi cawapres sangat tergantung pada dukungan partai.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com