Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 28/06/2018, 20:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Airlangga mengatakan pertemuan tersebut bertujuan merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Di antara ketum-ketum partai juga kami mencoba untuk menjalin semacam protokol atau pengertian sehingga kami tidak bisa nanti ke depan dipecah belah lagi dalam mendukung Bapak Presiden," kata Airlangga.

Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi

Ia menyatakan silaturahim dengan PPP penting dilakukan setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dirilis.

Hal itu bertujuan untuk mengarahkan modal politik yang diperoleh PPP dan Golkar dengan kemenangan di sejumlah daerah untuk digunakan dalam rangka memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Hal senada disampaikan Romi, sapaan Romahurmuziy. Ia mengatakan silaturahim dengan Golkar bertujuan untuk meneguhkan kesepakatan bersama mengusung Jokowi.

"Tentu kami juga membangun kesepakatan bersama untuk bersama-sama segera melakukan penyiapan konsolidasi partai pengusung Pak Jokowi di 2019 ini utnuk agenda pilpres yang dalam waktu dekat kurang dari 40 hari ke depan sudah akan dimulai pendaftarannya," papar Romi.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 Warning untuk Jokowi

Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.

Kompas TV Partai Golkar menilai pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai prosedur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com