DKPP Proses 162 Aduan terkait Pilkada Serentak 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budiati mengungkapkan, pihaknya menerima 332 laporan pengaduan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Dari 332 pengaduan setelah diverifikasi kami nyatakan 162 perkara saja yang bisa untuk disidangkan,” kata Ida saat diskusi yang bertajuk "Evaluasi Kritis Pelaksana Pilkada Serentak" 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Ida mengatakan, tidak semua perkara yang masuk di DKPP bisa disidangkan. Perkara yang disidangkan adalah hasil dari proses verfikasi DKPP.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018 Capai 73,24 Persen

"Dari 162 perkara yang sudah diputus 120 perkara. Jadi saat ini DKPP masih memproses 42 perkara,” ujar dia.

Ida menuturkan, dari total perkara yang diproses, aduan paling banyak berasal dari Papua sebanyak 20 perkara. Lalu, Sumatera Utara 14 perkara. 

"Sumatera Selatan sebanyak 12 perkara, Sulawesi Tenggara 11 perkara, Jawa Barat ada 9 perkara, di Sulawesi Selatan ada 8 perkara, dan di Jawa Timur ada 7 perkara,” kata dia.

Di sisi lain, Ida menjelaskan paling banyak aduan berkaitan dengan konflik internal di penyelenggara pemilu. 

"Dari 162 perkara merefleksi 132 perkara tipologi pengaduannya berkaitan dengan problem konflik internal. Jadi antar komisioner atau antar komisoner dengan sekretariat,"papar Ida.

"Kemudian, kedua berkaitan dengan isu pencalonan, baik syarat pencalonan dari partai politik atau dari jalur perseorangan," kata Ida.

Ida menuturkan, pengadu tersebut ingin menguji penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu apakah patuh pada prosedur kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pengadu minta akuntabilitas penyelenggara untuk memastikan keterpenuhan syarat calon.

“Misalnya yang spesifik berkaitan dengan bagaimana memahami syarat calon bahwa terkait dengan periodisasi, dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut,” kata dia.

Baca juga: KPU Tak Masalah Jika Banyak Pihak Ingin Laporkan Komisionernya ke DKPP

Menurut Ida terdapat laporan yang berkaitan dengan mantan bupati yang telah memerintah dua periode dan mencalonkan diri lagi sebagai wakil bupati.

"Dua syarat (dua periode versus bupati menjadi wakil bupati) ini oleh penyelenggara dikumulatifkan, boleh jadi dia tidak memuhi syarat posisinya sebagai bupati, kemudian mencalonkan dirinya sebagai wakil Bupati,” kata dia.

“Seharusnya dia tidak memenuhi syarat, tetapi oleh penyelenggara dinyatakan bersyarat, ada calon yang persyaratan tidak memenuhi dicalonkan. Ini kemudian dikoreksi oleh DKPP,” Ida menambahkan.