Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Segera Deportasi DPO Malaysia Terkait Korupsi 1MDB

Kompas.com - 03/07/2018, 11:46 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI mengonfirmasi penangkapan Jamal Yunos, politisi Malaysia yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Jamal ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (2/7/2018). Selanjutnya, Jamal akan segara dideportasi ke Malaysia.

"Akan dilakukan deportasi kemungkinan hari ini atau besok," ujar Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Tito mengatakan, Jamal diduga terkait dengan kasus korupsi 1MDB yang menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak. Jamal juga disebut sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut.

Baca juga: Skandal 1MDB: Eks Staf Khusus Najib Razak Ditangkap KPK Malaysia

Jamal meninggalkan Malaysia secara ilegal dan dilaporkan masuk ke Indonesia. Polri, kata Tito, sempat melakukan investigasi di Medan, tetapi diketahui Jamal sudah menuju Jakarta pada 13 Juni 2018.

"Pada 3 Juli kemarin ditangkap di Tebet dan diamankan di Polda Metro Jaya," kata Kapolri.

"Saya sudah sampaikan ke Kepala Kepolisian Diraja Malaysia. Mendagrinya (Malaysia) sudah bikin ucapan terima kasih kepada Polri karena yang bersangkutan ini penting bagi mereka," kata Tito.

Kasus 1MDB tersebut mencuat ketika Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib Razak menerima dana 681 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya dari 1MDB yang merupakan sejenis BUMN di Malaysia. 

Mantan PM yang berkuasa selama dua periode tersebut bersikeras bahwa uang itu merupakan donasi dari salah seorang anggota Kerajaan Arab Saudi.

Baik Najib dan 1MDB bersikeras tidak ada korupsi yang terjadi. Mantan PM berusia 64 tahun itu kemudian dibebaskan dari tuduhan setelah dilakukan investigasi internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com