Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Kompas.com - 03/07/2018, 09:36 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam. KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Presiden Jusuf Kalla menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terus berupaya mencari cara untuk bisa mengusung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Pemilu Presiden 2019. Berbagai kemungkinan dijajaki, termasuk menduetkan AHY dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Pertemuan dua tokoh yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wapres pada 2004-2019 itu berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

AHY yang tak lain merupakan putra sulung SBY turut hadir dalam pertemuan tersebut.

JK dan SBY sama-sama mengaku tak ada pembahasan terkait politik. Namun, pasca-pertemuan, wacana untuk mengusung duet JK-AHY menguat di internal Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya. Ia memastikan DPP Partai Demokrat akan menampung usulan itu.

"Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Dan biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, pada 27 Juni 2018.

Baca juga: Wacana Duet JK-AHY Menguat di Internal Partai Demokrat

Meski SBY dan JK mengaku hanya silaturahim dan membahas soal cucu saat bertemu, namun Hinca meyakini bahwa ada pembahasan terkait politik di pertemuan tersebut.

"Mana ada pertemuan yang tak memperbincangkan politik. Oleh karena itu, pertemuan itu sendiri saja sudah politik," kata dia.

Hinca pun meyakini JK dan AHY bisa menjalin kerja sama yang baik. Sebab, JK dan SBY sendiri sudah mempunyai pengalaman bekerja sama di politik dan pemerintahan.

"Kami punya pengalaman lima tahun bersama, saat SBY Presiden, dan juga punya pengalaman sama-sama pas SBY dan JK jadi Menko. Jadi mereka punya pengalaman yang luar biasa," kata dia.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.Istimewa Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.
Wacana bergulir

Wacana untuk menduetkan JK-AHY pun terus bergulir. Pada Senin (2/7/2018) kemarin, elite-elite Partai Demokrat bahkan sudah memamerkan gambar JK-AHY di media sosial.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari misalnya, memamerkan gambar tersebut lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: "JK-AHY will coming soon".

Tak hanya Imelda, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar tersebut di akun Twitternya, @andiarief_. Dia me-retweet kicauan simpatisan Partai Demokrat yang mengunggah gambar JK-AHY.

Imelda mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya koalisi aternatif diluar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

"Salah satu nama yang kami anggap capable, baik secara elektabilitas dan pengalaman, salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama-sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin mengenai gambar JK-AHY di status WhatsApp-nya.

Baca: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Meski ini menjadi perbincangan yang ramai di akar rumput partai, namun menurut Imelda, para kader akan patuh pada keputusan Majelis Tinggi Partai. Sejauh ini, belum ada keputusan apapun yang diambil Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait Pilpres 2019.

"Poinnya, Koalisi Alternatif diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam Pemilu 2019. Tidak hanya terbelah dalam dua arus yang sudah ada sebelumnya pada Pemilu Presiden 2014 lalu," ucap Imelda.

Menurut Imelda, rakyat membutuhkan harapan di tengah situasi ekonomi yang makin sulit.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X