Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

JK sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Pertemuan dua tokoh yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wapres pada 2004-2019 itu berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

AHY yang tak lain merupakan putra sulung SBY turut hadir dalam pertemuan tersebut.

JK dan SBY sama-sama mengaku tak ada pembahasan terkait politik. Namun, pasca-pertemuan, wacana untuk mengusung duet JK-AHY menguat di internal Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya. Ia memastikan DPP Partai Demokrat akan menampung usulan itu.

"Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Dan biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, pada 27 Juni 2018.

Meski SBY dan JK mengaku hanya silaturahim dan membahas soal cucu saat bertemu, namun Hinca meyakini bahwa ada pembahasan terkait politik di pertemuan tersebut.

"Mana ada pertemuan yang tak memperbincangkan politik. Oleh karena itu, pertemuan itu sendiri saja sudah politik," kata dia.

Hinca pun meyakini JK dan AHY bisa menjalin kerja sama yang baik. Sebab, JK dan SBY sendiri sudah mempunyai pengalaman bekerja sama di politik dan pemerintahan.

"Kami punya pengalaman lima tahun bersama, saat SBY Presiden, dan juga punya pengalaman sama-sama pas SBY dan JK jadi Menko. Jadi mereka punya pengalaman yang luar biasa," kata dia.

Wacana untuk menduetkan JK-AHY pun terus bergulir. Pada Senin (2/7/2018) kemarin, elite-elite Partai Demokrat bahkan sudah memamerkan gambar JK-AHY di media sosial.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari misalnya, memamerkan gambar tersebut lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: "JK-AHY will coming soon".

Tak hanya Imelda, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar tersebut di akun Twitternya, @andiarief_. Dia me-retweet kicauan simpatisan Partai Demokrat yang mengunggah gambar JK-AHY.

Imelda mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya koalisi aternatif diluar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

"Salah satu nama yang kami anggap capable, baik secara elektabilitas dan pengalaman, salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama-sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin mengenai gambar JK-AHY di status WhatsApp-nya.

Baca: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Meski ini menjadi perbincangan yang ramai di akar rumput partai, namun menurut Imelda, para kader akan patuh pada keputusan Majelis Tinggi Partai. Sejauh ini, belum ada keputusan apapun yang diambil Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait Pilpres 2019.

"Poinnya, Koalisi Alternatif diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam Pemilu 2019. Tidak hanya terbelah dalam dua arus yang sudah ada sebelumnya pada Pemilu Presiden 2014 lalu," ucap Imelda.

Menurut Imelda, rakyat membutuhkan harapan di tengah situasi ekonomi yang makin sulit.

Namun, untuk mewujudkan duet JK-AHY, Partai Demokrat membutuhkan tambahan dukungan dari partai politik lain.

Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol dengan 20 persen kursi DPR.

Partai Demokrat hanya memiliki 61 kursi atau 10,9 persen. Harapan pun datang kepada Partai Golkar, yang merupakan partai tempat JK bernaung.

JK pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 dan saat ini masih tercatat sebagai salah satu senior di partai beringin.

Jika Partai Golkar yang memiliki 91 kursi DPR (16,2 persen) bergabung, maka syarat ambang batas sudah terpenuhi.

Kendati demikian, Partai Golkar yang kini dipimpin oleh Airlangga Hartarto sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk bertarung kembali di Pilpres 2019. Sejumlah elite Partai Golkar juga sudah menyuarakan duet Jokowi-Airlangga.

Sementara, partai di kelompok oposisi seperti Partai Gerindra, PKS dan PAN juga sudah mempunyai jagoannya masing-masing untuk diusung pada Pilpres 2019.

Namun, Partai Demokrat tetap yakin bisa mendapat tambahan dukungan dari parpol lain sampai pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka pada Agustus nanti.

"Dalam politik, anything is possible dan komunikasi di antara pemimpin partai politik pun dilakukan sampai dengan tanggal 4-10 Agustus. Saya melihat dinamika politik akan terus bergulir," kata Imelda.

Pengamat dari Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai, saat ini Partai Demokrat memang sedang berupaya membentuk poros ketiga untuk mengusung AHY. Oleh karena itu, wajar apabila setiap peluang dijajaki, termasuk dengan mendekati JK.

"Mereka berkepentingan sekali karena AHY penerus SBY di Partai Demokrat," kata Djayadi.

Menurut dia, bisa saja duet ini terwujud apabila Partai Demokrat mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain. Namun masalahnya, JK juga saat ini tidak memiliki parpol sebagai kendaraan untuk mengusungnya.

Djayadi pesimistis JK bisa membawa Partai Golkar untuk bergabung dengan Partai Demokrat.

"Agak sulit karena kekuatan Partai Golkar sudah berada di bawah Pak Jokowi. Pak JK, meskipun masih penting di Golkar, tapi tidak memegang peran sentral," kata dia.

Selain itu, Djayadi juga meragukan usia Jusuf Kalla yang sudah menginjak 76 tahun. JK sendiri juga sudah berkali-kali menyatakan hendak pensiun dari dunia politik.

"Apakah pak JK masih merupakan calon yang cukup kuat untuk berkompetisi mengingat usianya sudah cukup sepuh," kata Djayadi.

Baca: Jusuf Kalla: 55 Tahun bagi Saya Sudah Cukup

Namun, apabila duet JK-AHY benar-benar terwujud, Djayadi juga menyoroti elektabilitas pasangan ini untuk bersaing dengan petahana.

Ia mengingatkan, pada Pilpres 2009, JK yang tak lagi digandeng SBY memutuskan maju pilpres dengan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura saat itu, Wiranto.

Namun, nyatanya pasangan ini kalah telak dari SBY yang saat itu berpasangan dengan Boediono.

"Pak JK pernah jadi calon presiden juga tapi tak memiliki dukungan yang cukup memadai," kata dia.