Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Kompas.com - 02/07/2018, 16:58 WIB
Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu (28/10/2017) sekitar pukul 07.00 WITA.   Pertemuan dalam rangka silaturahmi tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Dok. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain AbdullahPutra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu (28/10/2017) sekitar pukul 07.00 WITA. Pertemuan dalam rangka silaturahmi tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk menduetkan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono di pemilihan presiden 2019 terus menguat di internal Partai Demokrat.

Elite-elite Partai Demokrat bahkan sudah memamerkan gambar JK-AHY di media sosial.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari, misalnya, memamerkan gambar tersebut lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.

Tak hanya Imelda, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar tersebut di akun Twitternya, @andiarief_.

Dia me-retweet kicauan simpatisan Demokrat yang mengunggah gambar JK-AHY.

Baca juga: Kalla: Saya Ingin Istirahat dari Dunia Politik

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.Istimewa Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari memamerkan gambar Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: JK-AHY will coming soon.
Imelda mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya Koalisi Alternatif di luar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

"Salah satu nama yang kami anggap kapabel, baik secara elektabilitas dan pengalaman salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Meski hal ini menjadi perbincangan yang ramai di bawah, namun menurut Imelda, para kader akan patuh pada keputusan Majelis Tinggi Partai.

Baca juga: Jusuf Kalla: 55 Tahun bagi Saya Sudah Cukup

Sejauh ini, belum ada keputusan apapun yang diambil Majelis Tinggi Partai terkait pilpres 2019.

"Poinnya, Koalisi Alternatif diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam Pemilu 2019 tidak hanya terbelah dalam dua arus yang sudah ada sebelumnya pada Pemilu Presiden 2014 lalu," ucap Imelda.

Menurut Imelda, rakyat membutuhkan harapan di tengah situasi ekonomi yang makin sulit. Ia menilai, duet JK-AHY bukan sesuatu yang mustahil untuk terwujud.

Baca juga: Soal Pencapresan 2019, AHY Bilang Kabutnya Tebal

"Dalam politik anything is possible dan komunikasi diantara Pemimpin Partai Politik pun dilakukan sampai dengan tanggal 4-10 Agustus (pendaftaran capres-cawapres). Saya melihat dinamika politik akan terus bergulir," kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X