Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Golkar: Demokrat Jangan Paksa Pak JK, Beliau Mau Istirahat

Kompas.com - 02/07/2018, 17:09 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Sarmuji meminta Partai Demokrat untuk tidak menarik-narik Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.

Sebab, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sudah berusia 72 tahun sudah menyatakan ingin pensiun dari dunia politik.

Hal ini disampaikan Sarmuji menanggapi wacana yang muncul di internal Partai Demokrat untuk menduetkan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2019.

"Jangan memaksa Pak JK untuk tampil kembali sementara beliau sudah mau beristirahat," kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (2/7/2018).

Baca juga: Jusuf Kalla: 55 Tahun bagi Saya Sudah Cukup

"Tenaga dan pikiran beliau masih diperlukan, tetapi jika merujuk pada pernyataan beliau sendiri, beliau ingin Tut Wuri Handayani, memberikan kontribusi dengan mendorong yang lebih muda utk tampil," tambah Sarmuji.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad SarmujiKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji
Sarmuji mengatakan, ia tidak mengetahui motif pasti internal Demokrat menyuarakan JK-AHY.

Namun, ia menilai Demokrat memang terus mencoba melakukan berbagai cara agar popularitas AHY tidak meredup.

"Tapi itu hak Demokrat, kita hormati karena semua Partai punya cara masing-masing dalam menghadapi Pilpres," kata dia.

Jusuf Kalla sebelumnya berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Jakarta.

Disana, Kalla juga disambut oleh AHY, yang merupakan putra sulung dari SBY. Pasca pertemuan itu, elite Partai Demokrat menyatakan bahwa wacana duet JK-AHY menguat.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya Koalisi Alternatif di luar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

Baca juga: Pencapresan Jokowi Final, Golkar Tak Akan Usung Jusuf Kalla

"Salah satu nama yg kami anggap kapabel, baik secara elektabilitas dan pengalaman salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Namun, JK berkali-kali menegaskan keinginannya untuk tak lagi maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Sejak dulu Anda tanya, saya selalu bilang ingin istirahat. Saya ingin istirahat," ujar JK di Hotel Ayanad Midplaza Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menolak memproses uji materi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com