H-1 Pilkada Serentak, KIPP Minta 10 Laporan Ini Dicermati Penyelenggara dan Pemerintah

Menurut Kaka, di Jawa Barat dan Jawa Timur masih ditemukan keterlambatan dan kekurangan logistik pilkada.

"Laporan KIPP Jatim ada logistik dokumen pilkada 2018 yang dikirim tidak sesuai ketentuan, diantaranya dikirim dalam kardus mie instan," ungkap Kaka.

6. Kampanye melalui sosial media dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hal ini terjadi di hampir semua daerah dalam dua hari di masa tenang. "Misalnya terjadi di Maluku Utara, Maluku dan Sumatera Selatan," ujar Kaka.

Baca juga: Pilkada Serentak, KPK Akan Koordinasi dengan KPU-Kemendagri soal Hak Pilih Tahanan

7. Rumor tentang netralitas TNI dan Polri

Rumor itu, kata Kaka, perlu diklarifikasi. "Kasus Pilkada Maluku dan Jabar, serta laporan dari Maluku Utara dan Kepulauan Riau merupakan peringatan untuk pemerintah, agar menjaga marwah TNI dan Polri secara sungguh-sungguh," terang dia.

8. Rumor politik uang

Menurut Kak, politik uang akan terus terjadi selama masa kampanye dan diduga akan terus terjadi selama masa tenang, pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.

"Seharusnya bisa diawasi oleh jajaran Bawaslu sampai pada tingkat penindakan," kata dia.

Baca juga: Kemenko Polhukam Kirim Tim Pemantau Saat Pilkada Serentak 2018

9. Papua dan daerah terpencil

Perhatian khusus perlu diberikan untuk daerah Papua dan daerah terpencil, baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya seperti logistik.

"Termasuk proses dan hasil pungut hitung suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada," kata dia.

10. Bencana alam

Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara dan daerah di pantai utara Jawa juga dilaporkan mengalami bencana banjir.

"Hujan yang mulai banyak turun di beberapa daerah, memerlukan perhatian tersendiri terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya," kata dia.