Anggap Pemerintah Arogan, PKS Dukung Hak Angket soal Penunjukkan Penjabat Gubernur Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya siap mendukung hak angket terkait pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Mardani, ada sejumlah alasan yang diperhatikan PKS terkait hak angket ini.

"PKS setuju diangket. Walaupun belum rapat ya, tapi saya pribadi setuju," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Iriawan: Sebagai Putra Daerah, Apa Mungkin Saya Coreng Muka Sendiri?

Alasan pertama, Mardani menegaskan Indonesia akan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ia ingin proses pemilihan berlangsung dengan jujur, adil dan tenang. Menurut dia, penunjukkan Komjen Iriawan menimbulkan kecurigaan di mata publik.

Pasalnya, calon wakil gubernur Jabar yang diusung PDI-P, yakni Anton Carlian, adalah pensiunan Polri.

"Denyan penjabat dari institusi sama dengan salah satu kandidat kan kita tidak bisa mengatakan tidak bisa suudzon (berprasangka buruk). Konflik kepentingannya bisa ada," kata dia.

Baca juga: Kemendagri: Penunjukan Komjen Iriawan PJ Gubernur Jabar Tak Langgar Aturan

Alasan kedua, Mardani menilai, penunjukkan Komjen Iriawan menimbulkan kegaduhan.

Sehingga hak angket bisa ditujukan untuk mengungkap penunjukkan Iriawan secara jelas.

"Ketiga, masyarakat jangan diam, karena makin lama pemerintah semakin menunjukkan arogansinya," kata dia.

Wacana penggunaan hak angket digulirkan Fraksi Gerindra di DPR. Gerindra menilai ada cacat hukum dalam pengisian jabatan penjabat sementara itu.

Baca juga: Mendagri Siap Hadapi DPR soal Penunjukkan Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jabar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap menghadapi hak angket. Jika nantinya dirinya dipanggil DPR, Tjahjo mengaku siap menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Saya dipanggil DPR, ya hadir. Karena keputusan itu (pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar) sudah sesuai dengan undang-undang," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

Kementerian Dalam Negeri menghormati langkah Gerindra karena hak angket adalah hak konstitusional.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, apabila hak angket jadi digulirkan, hal itu adalah proses politik.