Menurut Panja RKUHP, Asas Retroaktif di UU Pengadilan HAM Akan Tetap Berlaku

Kompas.com - 11/06/2018, 17:07 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dari DPR Taufiqulhadi menegaskan, asas retroaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) tetap berlaku meski sejumlah pasal masuk dalam RKUHP.

"Hukum acara atau prosedur maupun asas-asas yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti hukum acara, asas retroaktif dan berbagai instrumen lainnya dinyatakan tetap berlaku," ujar Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Panja Sebut Aturan HAM dalam Konvensi Internasional Harus Masuk RKUHP

Asas retroaktif memungkinkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu atau kasus yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM terbit, diproses secara hukum. Oleh karena itu ketentuan dalam UU Pengadilan HAM dapat berlaku surut.

Kalangan pegiat HAM menilai dengan masuknya sejumlah pasal tindak pidana berat terhadap HAM dalam RKUHP akan menghilangkan asas retroaktif.

Sebab, dalam KUHP berlaku sebaliknya, yakni asas non-retroaktif. Asas tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Buku Kesatu KUHP.

Baca juga: Ini Alasan Panja DPR Atur Tindak Pidana Terhadap HAM di RKUHP

Terkait hal itu, Taufiqulhadi mengatakan, dalam Ketentuan Peralihan RKUHP yang tengah dibahas sudah menegaskan bahwa undang-undang di luar KUHP tetap berlaku dan hanya ketentuan tindak pidana materiilnya saja yang mengikuti Buku Kesatu.

"Dalam Ketentuan Peralihan RUU KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa UU di luar KUHP harus menyesuaikan, dalam hal tindak pidana materiil saja," kata politisi dari Partai Nasdem itu.

Sebelumnya, Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, masuknya sejumlah pasal tindak pidana terhadap HAM ke RKUHP akan menghapus beberapa asas hukum dalam UU Pengadilan HAM. Salah satu asas penting yang tak akan berlaku lagi adalah asas retroaktif.

Baca juga: RKUHP dan Ketidakadilan terhadap Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Menurut Erasmus asas retroaktif akan hilang begitu tindak pidana berat terhadap HAM diatur dalam KUHP.

Pasal 723 RKUHP per 9 April 2018 menyebutkan, dalam jangka waktu 1 tahun sejak KUHP dinyatakan berlaku, Buku Kesatu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lainnya, termasuk UU Pengadilan HAM.

Sementara, Pasal 1 ayat (1) Buku Kesatu KUHP mengatur soal asas non retroaktif atau tidak berlaku surutnya aturan pidana terhadap suatu tindak kejahatan yang terjadi sebelum UU diterbitkan.

"Pasal yang sudah dicabut dari UU Pengadilan HAM masuk ke KUHP, ya akan ikut Buku Kesatu. Kalau enggak ada aturan khusus di Buku Kesatu atau penyebutan khusus maka seluruh ketentuan pidana di Buku Kedua harus ikut Buku Kesatu," kata Erasmus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Nasional
Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Nasional
Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Nasional
Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Pengacara Maria Pauline Lumowa Gagalkan Ekstradisi

Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Pengacara Maria Pauline Lumowa Gagalkan Ekstradisi

Nasional
Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Nasional
Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Nasional
Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Nasional
PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

Nasional
KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

Nasional
KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

Nasional
UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Nasional
Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X