RKUHP dan Ketidakadilan terhadap Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Halaman 1 - Kompas.com

RKUHP dan Ketidakadilan terhadap Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/06/2018, 07:02 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Diam Kamisan ke-436 di depan Istana Merdeka, Jakarta,  Kamis (24/3/2016). KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Diam Kamisan ke-436 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya sejumlah tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Selain ketentuan tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia ( HAM) juga menjadi sorotan.

Pasalnya, ketentuan tindak pidana terhadap HAM dalam RKUHP justru tak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, masuknya sejumlah pasal tindak pidana terhadap HAM ke RKUHP akan menghapus beberapa asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).

Salah satu asas penting yang tak akan berlaku lagi adalah asas retroaktif.

"Kalau pakai draf sekarang, enggak akan ada lagi asas retroaktif," ujar Erasmus saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Baca: RKUHP Berpotensi Hentikan Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Asas retroaktif memungkinkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu atau kasus yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM terbit diproses secara hukum. Sebab, UU Pengadilan HAM dapat berlaku surut.

Asas ini memang bersifat khusus karena KUHP tidak mengenal ketentuan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Buku Kesatu KUHP mengatur soal asas non retroaktif atau tidak berlaku surutnya aturan pidana terhadap suatu tindak kejahatan yang terjadi sebelum UU diterbitkan.

Namun, menurut Erasmus asas retroaktif akan hilang begitu tindak pidana berat terhadap HAM diatur dalam KUHP.

Pasal 723 RKUHP per 9 April 2018 menyebutkan, dalam jangka waktu 1 tahun sejak KUHP dinyatakan berlaku, Buku Kesatu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lainnya, termasuk UU Pengadilan HAM.

"Pasal yang sudah dicabut dari UU Pengadilan HAM masuk ke KUHP, ya akan ikut Buku Kesatu. Kalau enggak ada aturan khusus di Buku Kesatu atau penyebutan khusus maka seluruh ketentuan pidana di Buku Kedua harus ikut Buku Kesatu," kata Erasmus.

Baca juga: Muhammadiyah Pertanyakan Janji Nawa Cita Jokowi soal HAM


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Mengenang Tragedi Bintaro, Catatan Hitam dalam Sejarah Kereta Api..

Mengenang Tragedi Bintaro, Catatan Hitam dalam Sejarah Kereta Api..

Megapolitan
Ramai-ramai Menolak Saksi Parpol Dibiayai APBN...

Ramai-ramai Menolak Saksi Parpol Dibiayai APBN...

Nasional
Api Obor Porprov Jateng 2018 Dikirab di Solo

Api Obor Porprov Jateng 2018 Dikirab di Solo

Regional
Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

Regional
Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Nasional
Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Nasional
Hoaks Dinilai 'Extra-Ordinary Crime', Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Hoaks Dinilai "Extra-Ordinary Crime", Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Regional
Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru 'Nyasar' di DPR RI Hari Ini

Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru "Nyasar" di DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Regional
Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Internasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

Regional
Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Nasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

Regional
Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Regional
Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Megapolitan
Close Ads X