RKUHP dan Ketidakadilan terhadap Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/06/2018, 07:02 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Diam Kamisan ke-436 di depan Istana Merdeka, Jakarta,  Kamis (24/3/2016). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Diam Kamisan ke-436 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya sejumlah tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Selain ketentuan tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menjadi sorotan.

Pasalnya, ketentuan tindak pidana terhadap HAM dalam RKUHP justru tak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, masuknya sejumlah pasal tindak pidana terhadap HAM ke RKUHP akan menghapus beberapa asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).

Salah satu asas penting yang tak akan berlaku lagi adalah asas retroaktif.

"Kalau pakai draf sekarang, enggak akan ada lagi asas retroaktif," ujar Erasmus saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Baca: RKUHP Berpotensi Hentikan Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asas retroaktif memungkinkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu atau kasus yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM terbit diproses secara hukum. Sebab, UU Pengadilan HAM dapat berlaku surut.

Asas ini memang bersifat khusus karena KUHP tidak mengenal ketentuan tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Buku Kesatu KUHP mengatur soal asas non retroaktif atau tidak berlaku surutnya aturan pidana terhadap suatu tindak kejahatan yang terjadi sebelum UU diterbitkan.

Namun, menurut Erasmus asas retroaktif akan hilang begitu tindak pidana berat terhadap HAM diatur dalam KUHP.

Pasal 723 RKUHP per 9 April 2018 menyebutkan, dalam jangka waktu 1 tahun sejak KUHP dinyatakan berlaku, Buku Kesatu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lainnya, termasuk UU Pengadilan HAM.

"Pasal yang sudah dicabut dari UU Pengadilan HAM masuk ke KUHP, ya akan ikut Buku Kesatu. Kalau enggak ada aturan khusus di Buku Kesatu atau penyebutan khusus maka seluruh ketentuan pidana di Buku Kedua harus ikut Buku Kesatu," kata Erasmus.

Baca juga: Muhammadiyah Pertanyakan Janji Nawa Cita Jokowi soal HAM

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X