Panja Sebut Aturan HAM dalam Konvensi Internasional Harus Masuk RKUHP

Kompas.com - 11/06/2018, 16:32 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dari DPR, Taufiqulhadi, berpendapat bahwa seharusnya ketentuan tindak pidana terhadap HAM yang diatur oleh konvensi internasional diadopsi ke dalam RKUHP.

Oleh sebab itu, Tim Panja menyepakati masuknya sejumlah pasal tindak pidana berat terhadap HAM masuk dalam bab tindak pidana khusus di RKUHP.

"RUU KUHP mengatur mengenai segala tindakan agresi dan pelanggaran HAM yang telah diatur dalam berbagai instrumen HAM Internasional, seperti Konvensi Jenewa hingga ICC (Statuta Roma). Jadi, karena KUHP kita harus mengadopsi ICC, maka pasal tentang HAM harus masuk ke KUHP," ujar Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Ini Alasan Panja DPR Atur Tindak Pidana Terhadap HAM di RKUHP

Menurut Taufiqulhadi, akan aneh jika KUHP tidak mencantumkan jenis-jenis tindak pidana terhadap HAM yang diatur dalam konvensi internasional.

KUHP sebagai instrumen hukum pidana nasional akan dinilai tidak mampu menangkap aspirasi zaman.

"Para pakar hukum pidana Eropa, justru sangat menghendaki pasal HAM masuk ke KUHP dengan cara antara lain mengadopsi ICC ke KUHP yang baru," kata dia.

"Kalau tidak, itu akan menjadi KUHP paling aneh karena tidak mampu menangkap aspirasi zaman," tutur Taufiqulhadi.

Baca juga: RKUHP dan Ketidakadilan terhadap Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Berdasarkan draf RKUHP per 9 April 2018, tindak pidana berat terhadap HAM diatur dalam bab Tindak Pidana Khusus Pasal 680 sampai 683.

Bentuk pelanggaran HAM yang diatur mencakup genosida, serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil, tindak pidana dalam konflik bersenjata atau perang, dan agresi.

Meski demikian hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statura Roma yang salah satunya mengatur soal International Criminal Court (ICC) atau sistem pengadilan pidana internasional.

Baca juga: Ini Pasal RKUHP yang Berpotensi Mengkriminalisasi Pegiat Antikorupsi

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Nasional
Pasca-ekstradisi Maria Pauline, Ketua Komisi III Minta Kasus Pembobolan BNI Diusut Tuntas

Pasca-ekstradisi Maria Pauline, Ketua Komisi III Minta Kasus Pembobolan BNI Diusut Tuntas

Nasional
Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta

Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta

Nasional
Maria Pauline Tiba di Bareskrim untuk Jalani Pemeriksaan

Maria Pauline Tiba di Bareskrim untuk Jalani Pemeriksaan

Nasional
Wapres Ma'ruf: Target yang Hendak Diraih Indonesia adalah 'High Income Country'

Wapres Ma'ruf: Target yang Hendak Diraih Indonesia adalah "High Income Country"

Nasional
PKPU Pilkada 2020: Debat Publik Hanya Dihadiri Paslon dan Tim Kampanye

PKPU Pilkada 2020: Debat Publik Hanya Dihadiri Paslon dan Tim Kampanye

Nasional
Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka

Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka

Nasional
Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Shalat Idul Adha

Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Shalat Idul Adha

Nasional
Maria Pauline Lumowa Buron Selama 17 Tahun, Mahfud: Bayangkan kalau Lolos

Maria Pauline Lumowa Buron Selama 17 Tahun, Mahfud: Bayangkan kalau Lolos

Nasional
Sosok Adrian Waworuntu, Pembobol Bank BNI Bersama Maria Pauline Lumowa

Sosok Adrian Waworuntu, Pembobol Bank BNI Bersama Maria Pauline Lumowa

Nasional
Jaga Keselamatan, Petugas Pilkada 2020 Maksimal Berusia 50 Tahun

Jaga Keselamatan, Petugas Pilkada 2020 Maksimal Berusia 50 Tahun

Nasional
Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Nasional
Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Nasional
Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Nasional
Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X