Kompas.com - 30/05/2018, 17:13 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (19/3/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak khawatir kehilangan kewenangan dengan rampungnya Rancangan KUHP (R-KUHP).

Hal itu disampaikan Bambang, menanggapi rencana pengesahan R-KUHP Agustus mendatang.

Ia menyatakan kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK secara khusus sehingga tak terpengaruh dengan KUHP.

Baca juga: Ketua DPR Jamin Rancangan KUHP Tak Sentuh Ranah Privat

"KPK sudah punya undang-undang. KPK itu kan undang-undangnya lex specialis. Jadi apa yang dikhawatirkan?" kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia menambahkan, sebaiknya R-KUHP segera disahkan menjadi undang-undang sehingga Indonesia tak lagi menggunakan KUHP era kolonial.

Menurut dia, semua pihak tak perlu menunggu R-KUHP sempurna untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, proses penyempurnaan R-KUHP nantinya bisa dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan.

"Nah menurut saya kalau nanti ada hal-hal yang belum sempurna masyarakat bisa mengajukan penyempurnaan nanti di uji materi di MK," ujar Bamsoet.

"Sehingga harapan saya kepada publik atau masyarakat jangan R-KUHP ini digagalkan. Kalau ada yang kurang kita sempurnakan di MK. Karena kapan lagi kita punya undang-undang sendiri karena kita puluhan tahun memakai undang-undang kolonial," lanjut dia.

Sebelumnya, KPK meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dihapus RKUHP.

KPK menduga ada sinyal pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi apabila pasal tentang korupsi tetap digabungkan.

Baca juga: KPK Minta Pasal soal Korupsi Dihapus dari RKUHP

"Karena masih terdapat sejumlah pasal tindak pidana korupsi di RKUHP yang kami pandang sangat berisiko melemahkan pemberantasan korupsi ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Selasa (29/5/2018).

Mengenai hal ini, menurut Febri, KPK telah melakukan kajian sejak lama dan mendapat masukkan dari diskusi yang dilakukan di 5 perguruan tinggi, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Unhas Bosowa dan Universitas Andalas.

Kompas TV DPR dan pemerintah mengisyaratkan, penghina presiden bisa dijerat hukum tanpa aduan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.