Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Teror Kembali Terjadi, Wakil Ketua MPR Soroti Kemampuan Deteksi Dini Aparat

Kompas.com - 16/05/2018, 13:32 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak sepakat dengan wacana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (RUU Antiterorisme) tak kunjung disahkan.

Menurut Muzani, serangkaian aksi teror bom yang terjadi belakangan ini bukan karena lemahnya instrumen hukum.

Ia menyoroti ketidakmampuan aparat keamanan dalam mendeteksi aksi teror secara dini.

"Sekali lagi, menurut saya, bukan problem pada kewenangan, tapi problem pada ketidaksiapan, ketidakmampuan aparat kita dalam mendeteksi dini lebih awal," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu

Muzani menuturkan, selama ini aparat keamanan telah diberikan berbagai komponen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dari mulai anggaran, instrumen hukum dan penguatan koordinasi atau kerja sama antar-lembaga.

Ia menilai, aksi teror yang tak mampu diantisipasi disebabkan karena kurangnya tingkat kewaspadaan.

"Kalau persoalannya koordinasi sudah ada koordinasi, persoalannya anggaran tidak kurang anggaran, persoalannya kerja sama sudah, apalagi? Undang-Undang menurut saya juga siap. Jadi problemnya bukan di Perppu, bukan di situ sekarang ini. Apakah kalau ada perppu terus kemudian persoalan ini selesai," kata Muzani.

"Jadi kewaspadaan kita itu sekarang ini selalu terlambat tiba-tiba kita dikagetkan," ucapnya.

Baca juga: Soal Perppu Antiterorisme, JK Tak Sepakat dengan Jokowi

Aksi teror kembali terjadi di markas kepolisian. Lima terduga teroris menyerang Mapolda Riau dengan menggunakan mobil pada Rabu (16/5/2018).

Empat pelaku ditembak mati, sementara seorang pelaku ditangkap setelah mencoba kabur.

Sementara, satu orang polisi meninggal dunia karena ditabrak terduga teroris.

Sebelumnya, aksi teror bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Surabaya pada Senin (14/5/2018). Empat anggota polisi dan enam warga sipil terluka dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa tersebut terjadi sehari setelah serangan bom di tiga gereja, yakni Gereja Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com