Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Minta Perhatian Lebih dalam Atasi Sumber Ajaran Radikal

Kompas.com - 16/05/2018, 04:12 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah berupaya lebih keras dalam penanggulangan terorisme dari sektor hulu.

Adapun, sektor hulu yang dimaksud adalah sumber yang menyebarkan paham-paham radikal, yang menjadi pangkal aksi terorisme tersebut.

"Terhadap (sumber) ajaran-ajaran yang bertentangan itu, juga harus dilakukan pendekatan secara damai, bersilaturahmi, karena kita sesama Muslim," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dialog-dialog tersebut dianggap perlu untuk dilakukan, untuk mengubah paham-paham Islam keras atau radikal, sehingga sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin.

"Itu yang perlu diintensifkan, dan itu tidak ada dari negara," ucap Masduki.

Baca juga: MUI Ajak Masyarakat Nyatakan Perang Melawan Terorisme

MUI menganggap, persoalan terorisme di Tanah Air tak bisa diselesaikan hanya dengan pencegahan di sektor hilir. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini.

"Jadi dana APBN bermiliar-miliar, bertriliun-triliun digunakan di sektor hilir, untuk menangkap dan segala macam itu," kata Masduki.

Menurut MUI, perlu keterlibatan organisasi kemasyaratakan (ormas) Islam yang ada seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk menangani persoalan terorisme di dalam negeri.

"Bagaimana kita melakukan dialog-dialog yang intensif, tidak ada dananya itu. Dana semua ke hilir. Selama kita sibuk di hilir, tapi di sumbernya tidak ada kebijakan yang memihak di sektor hulu, ya berat," kata dia.

MUI pun telah berulang kali menyampaikan keinginannya tersebut ke pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada respons positif dari pemerintah.

"Sudah berulang kali kita mengajak pemerintah agar ada pendanaan di sektor hulu. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa menyadarkan bersama-sama," kata dia.

"Politik anggaran di APBN di sektor hulu, terkait bagaimana mengendalikan terorisme itu, harus diberikan pemihakan," ucap Masduki.

Kompas TV 6 anggota polisi tewas dari 2 peristiwa yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Upaya deradikalisasi pun kini menjadi sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com