MUI Minta Perhatian Lebih dalam Atasi Sumber Ajaran Radikal

Adapun, sektor hulu yang dimaksud adalah sumber yang menyebarkan paham-paham radikal, yang menjadi pangkal aksi terorisme tersebut.

"Terhadap (sumber) ajaran-ajaran yang bertentangan itu, juga harus dilakukan pendekatan secara damai, bersilaturahmi, karena kita sesama Muslim," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dialog-dialog tersebut dianggap perlu untuk dilakukan, untuk mengubah paham-paham Islam keras atau radikal, sehingga sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin.

"Itu yang perlu diintensifkan, dan itu tidak ada dari negara," ucap Masduki.

MUI menganggap, persoalan terorisme di Tanah Air tak bisa diselesaikan hanya dengan pencegahan di sektor hilir. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini.

"Jadi dana APBN bermiliar-miliar, bertriliun-triliun digunakan di sektor hilir, untuk menangkap dan segala macam itu," kata Masduki.

Menurut MUI, perlu keterlibatan organisasi kemasyaratakan (ormas) Islam yang ada seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk menangani persoalan terorisme di dalam negeri.

"Bagaimana kita melakukan dialog-dialog yang intensif, tidak ada dananya itu. Dana semua ke hilir. Selama kita sibuk di hilir, tapi di sumbernya tidak ada kebijakan yang memihak di sektor hulu, ya berat," kata dia.

MUI pun telah berulang kali menyampaikan keinginannya tersebut ke pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada respons positif dari pemerintah.

"Sudah berulang kali kita mengajak pemerintah agar ada pendanaan di sektor hulu. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa menyadarkan bersama-sama," kata dia.

"Politik anggaran di APBN di sektor hulu, terkait bagaimana mengendalikan terorisme itu, harus diberikan pemihakan," ucap Masduki.