Ketua DPR: Pemerintah yang Minta Pengesahan Revisi UU Antiterorisme Ditunda

Kompas.com - 14/05/2018, 12:55 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, Revisi Undang-Undang Antiterorisme 15 Tahun 2003 hingga saat ini belum disahkan karena permintaan pemerintah.

"DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," kata Bambang saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Bambang memastikan, jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang.

Baca juga: Wiranto Pastikan Revisi UU Antiterorisme Tidak Akan Merugikan Rakyat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Senin pagi tadi meminta DPR dan Kementerian terkait mempercepat revisi UU Antiterorisme.

Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada bulan Februari 2016 yang lalu.

Jokowi menekankan, revisi UU ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas terorisme dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Baca juga: Koalisi Pemerintah Sepakat Tidak Terbitkan Perppu Antiterorisme

"Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumpulkan sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah di rumah dinasnya pagi ini.

Usai pertemuan, Wiranto menyatakan bahwa koalisi pemerintah sepakat mempercepat revisi UU Antiterorisme. Dengan begitu, Jokowi tak perlu mengelak Perppu.

Baca juga: Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu

Kompas TV Ia menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan kegiatan seperti biasa.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X