Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Pemerintah soal Cuti Bersama Lebaran...

Kompas.com - 03/05/2018, 09:15 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Kompas TV Pemerintah akan mengevaluasi keputusan cuti bersama Idul Fitri.

Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution,  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Jokowi ingin mendengar masukan dari setiap menteri terkait mengenai dampak positif dan negatif penambahan cuti bersama Lebaran. Namun, belum ada keputusan final yang diambil dalam rapat itu.

"Jadi dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kita akan kumpul lagi untuk kemudian menyamakan persepsi dengan semua kementerian terkait dan juga mengundang BI, OJK, dan tentu saja perwakilan dari pengusaha," kata Puan seusai rapat dengan Presiden Jokowi.

Baca: Jokowi Panggil Menteri Bahas Penambahan Cuti Bersama Lebaran

Menurut Puan, pemerintah enggan membuat putusan terburu-buru karena banyak aspek yang dipertimbangkan.

Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga roda ekonomi tetap berjalan selama libur Lebaran. Namun, pemerintah juga ingin agar tak ada penumpukan kendaraan serta masyarakat bisa memiliki waktu lebih banyak untuk bersilaturahmi dengan keluarga.

"Agar apa yg nanti akan diputuskan berkaitan dengan hari Idul Fitri menjelang dan sesudahnya tidak akan mempunyai efek negatif yang kemudian merugikan masyarakat," kata Puan.

Baca juga: Menteri Puan: Kepastian Cuti Bersama Lebaran Diputuskan Sebelum Puasa

Sementara itu, Budi Karya berharap, cuti bersama yang sudah ditetapkan pemerintah selama tujuh hari tetap bisa dipertahankan. Tujuannya, agar tak terjadi kepadatan saat arus mudik dan balik.

Budi mengatakan sudah menyampaikan saran ini dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Kalau (faktor) kemacetan saya maunya libur," kata Budi kepada wartawan, usai rapat.

Namun, Budi mengatakan, ada sejumlah faktor ekonomi yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Keputusan final akan diambil Puan setelah mendengarkan masukan seluruh menteri dan pemangku kepentingan terkait.

"Yang mutusin Mbak Puan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com