Dilema Pemerintah soal Cuti Bersama Lebaran...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menghadapi dilema dalam menetapkan lamanya cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri 1439 H yang diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018.

Semula, pemerintah sudah menetapkan cuti bersama ditambah tiga hari pada 11-12, dan 20 Juni, dengan harapan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik. Dengan demikian, lama cuti bersama menjadi tujuh hari.

Penetapan ini bahkan sudah diformalkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Penandatanganan dilakukan pada Rabu (18/4/2018), disaksikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Namun, SKB tersebut langsung menuai protes dari para pengusaha dan pelaku industri.

Baca juga: Cuti Bersama Lebaran Belum Jelas, Puan Minta Masyarakat Sabar Menunggu

Protes Pengusaha

Para pengusaha merasa tidak pernah diajak bicara mengenai penambahan cuti bersama selama tiga hari tersebut. Padahal, hal tersebut akan sangat berdampak pada roda perekonomian perusahaan.

Salah satu perwakilan pengusaha yang memprotes penambahan cuti bersama adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, kebijakan penambahan cuti bersama Lebaran dari empat hari menjadi tujuh hari tersebut akan mengurangi beberapa hal penting dalam dunia usaha.

"Ya, memang kalau masalah penambahan cuti bersama akan berpengaruh dari segi produktivitas, lalu juga akan berpengaruh pada biaya," ujar dia di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Selain itu, Hariyadi juga menduga tak semua karyawan atau pekerja senang dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, hal itu bisa mengurangi jumlah cuti tahunan yang mereka miliki.

Baca juga: Penambahan Cuti Lebaran Dinilai Tak Untungkan Pekerja, Ini Alasannya

Evaluasi

Alhasil, belum dua pekan SKB tersebut diteken, pemerintah sudah memutuskan untuk mengevaluasinya kembali. Pada Senin (30/4/2018), Menko Puan langsung menggelar rapat evaluasi cuti bersama pada Lebaran 2018.

Rapat tersebut dihadiri Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto. Namun, belum ada keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Presiden Joko Widodo pun akhirnya turun tangan. Pada Rabu (2/5/2018) kemarin, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan menggelar rapat tertutup untuk membahas cuti bersama Lebaran.

Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution,  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Jokowi ingin mendengar masukan dari setiap menteri terkait mengenai dampak positif dan negatif penambahan cuti bersama Lebaran. Namun, belum ada keputusan final yang diambil dalam rapat itu.

"Jadi dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kita akan kumpul lagi untuk kemudian menyamakan persepsi dengan semua kementerian terkait dan juga mengundang BI, OJK, dan tentu saja perwakilan dari pengusaha," kata Puan seusai rapat dengan Presiden Jokowi.

Baca: Jokowi Panggil Menteri Bahas Penambahan Cuti Bersama Lebaran

Menurut Puan, pemerintah enggan membuat putusan terburu-buru karena banyak aspek yang dipertimbangkan.

Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga roda ekonomi tetap berjalan selama libur Lebaran. Namun, pemerintah juga ingin agar tak ada penumpukan kendaraan serta masyarakat bisa memiliki waktu lebih banyak untuk bersilaturahmi dengan keluarga.

"Agar apa yg nanti akan diputuskan berkaitan dengan hari Idul Fitri menjelang dan sesudahnya tidak akan mempunyai efek negatif yang kemudian merugikan masyarakat," kata Puan.

Baca juga: Menteri Puan: Kepastian Cuti Bersama Lebaran Diputuskan Sebelum Puasa

Sementara itu, Budi Karya berharap, cuti bersama yang sudah ditetapkan pemerintah selama tujuh hari tetap bisa dipertahankan. Tujuannya, agar tak terjadi kepadatan saat arus mudik dan balik.

Budi mengatakan sudah menyampaikan saran ini dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Kalau (faktor) kemacetan saya maunya libur," kata Budi kepada wartawan, usai rapat.

Namun, Budi mengatakan, ada sejumlah faktor ekonomi yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Keputusan final akan diambil Puan setelah mendengarkan masukan seluruh menteri dan pemangku kepentingan terkait.

"Yang mutusin Mbak Puan," kata Budi.