ICW Minta KPK Selidiki Rekaman Percakapan Diduga Menteri Rini dan Bos PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

"Kami meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina," ujar peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Menurut ICW, KPK bisa mulai menyelidiki dugaan korupsi tersebut dari proses kerja sama dan proyek penyedia sarana dan prasarana migas, pembangunan pembangkit listrik, serta pembelian listrik dan bahan bakar dari swasta.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit khusus Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek strategis di PLN dan Pertamina. Khususnya, terkait dengan penyediaan energi primer dan pembangkitan listrik.

Baca: Bocornya Percakapan Saham yang Mengusik Menteri Rini dan Bos PLN

Kemudian, melakukan audit pada kontrak dan kerja sama dengan pihak lain yang berindikasi konflik kepentingan, memberatkan keuangan negara, serta tidak memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Hasil audit tersebut dapat diserahkan kepada KPK.

"Walaupun proyek belum berjalan, dugaan percakapan telepon menimbulkan kecurigaan di mata publik. Aroma indikasi politik rente menyeruak, terlebih lagi dengan adanya dugaan keterlibatan kerabat. Dugaan konflik kepentingan pada lingkar dalam kekuasaan menjadi pertanyaan publik," kata Firdaus.

Sebelumnya, rekaman diduga percakapan antara Rini dan Sofyan Basir beredar di media sosial. Rekaman ini menjadi perhatian karena percakapan itu disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN.

Dalam percakapan mengenai saham, suara yang diduga Rini menyebut, dua perusahaan BUMN, yakni Pertamina dan PLN. Sementara orang yang diduga Sofyan menilai, bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

Suara yang diduga Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari yang dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada lawan bicaranya di telepon bahwa dirinya bertemu Ari dan meminta agar pembagian saham dibicarakan lagi.

Namun, tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang sudah difasilitasi tersebut.

Bantahan

Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro langsung membantah bahwa rekaman tersebut bicara soal bagi-bagi saham.

Menurut dia, rekaman itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Sebelumnya, Rini Soemarno menyatakan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan dirinya dan Sofyan.

Baca: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Menurut dia, isi rekaman percakapan dengan Sofyan yang viral di media sosial sengaja disajikan tidak utuh.sehingga terkesan ada proyek meminta fee atau biaya.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi," kata Rini seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/4/2017).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Bisa Bergerak Cek Indikasi Korupsi dari Percakapan Rini dan Bos PLN", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/13461551/kpk-bisa-bergerak-cek-indikasi-korupsi-dari-percakapan-rini-dan-bos-pln. 
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Sabrina Asril