JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai bocornya rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir memiliki tujuan politis.
"Yang pasti pembocoran itu sudah bermaksud politis, kalau misalnya tidak bermaksud politis tentu tidak dibocorkan," ujar politisi yang akrab disapa Romy itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).
(Baca juga: KPK Bisa Bergerak Cek Indikasi Korupsi dari Percakapan Rini dan Bos PLN)
Terlepas dari adanya dugaan dibocorkan atau unsur ketidaksengajaan, lanjut Romy, sebaiknya Rini mengungkapkan maksud dari percakapan tersebut ke publik.
Jika rekaman yang beredar tak utuh, maka Rini seharusnya mengungkapkan rekaman utuh sekaligus memberikan penjelasan terkait maksud dari percakapan itu.
"Terlepas dari dibocorkan atau ketidaksengajaan, maka yang pasti Bu Rini sebaiknya mengungkap supaya terang benderang apa yang di balik percakapan itu," kata Romy.
"Ada baiknya percakapan itu di buka ke publik, agar publik tidak menerka-nerka dan tidak suudzon dengan adanya percakapan itu," ucapnya.
(Baca juga: Soal Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN, Rini Bilang Tunggu Saja)
Menurut Romy, rekaman yang terlanjur beredar tersebut rentan digunakan untuk kepentingan politik bila Rini tak segera memberikan klarifikasi kepada publik. Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan berspekulasi.
Ia memandang persoalan tersebut harus segera disikapi tanpa perlu menunggu perintah dari Presiden Joko Widodo.
"Jadi menurut saya tentu (Rini) harus segera mengungkap percakapan tersebut seterang-terangnya ke publik apa urgensi percakapan itu sehingga masyarakat tidak membangun spekulasi," ujar Romy.
"Lebih baik segera berterus terang dari pada diterusterangkan orang dengan kondisi yang tidak sebagaimana seharusnya," tuturnya.
(Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN)
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan basir yang beredar di masyarakat, sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.
"Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi' saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro seperti dikutip dari Kontan, Minggu (29/4/2018).
Imam mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Percakapan terjadi setahun yang lalu.
Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.
(Baca juga: Heboh Bocoran Percakapan Menteri Rini dengan Dirut PLN)
Imam menyebutkan, dalam percakapan itu, justru Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Dengan begitu, BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.
Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi, karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.