Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romy: Sebaiknya Bu Rini Terus Terang, Supaya Tak Ada Spekulasi

Kompas.com - 30/04/2018, 22:09 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai bocornya rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir memiliki tujuan politis.

"Yang pasti pembocoran itu sudah bermaksud politis, kalau misalnya tidak bermaksud politis tentu tidak dibocorkan," ujar politisi yang akrab disapa Romy itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: KPK Bisa Bergerak Cek Indikasi Korupsi dari Percakapan Rini dan Bos PLN)

Terlepas dari adanya dugaan dibocorkan atau unsur ketidaksengajaan, lanjut Romy, sebaiknya Rini mengungkapkan maksud dari percakapan tersebut ke publik.

Jika rekaman yang beredar tak utuh, maka Rini seharusnya mengungkapkan rekaman utuh sekaligus memberikan penjelasan terkait maksud dari percakapan itu.

"Terlepas dari dibocorkan atau ketidaksengajaan, maka yang pasti Bu Rini sebaiknya mengungkap supaya terang benderang apa yang di balik percakapan itu," kata Romy.

"Ada baiknya percakapan itu di buka ke publik, agar publik tidak menerka-nerka dan tidak suudzon dengan adanya percakapan itu," ucapnya.

(Baca juga: Soal Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN, Rini Bilang Tunggu Saja)

Menurut Romy, rekaman yang terlanjur beredar tersebut rentan digunakan untuk kepentingan politik bila Rini tak segera memberikan klarifikasi kepada publik. Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan berspekulasi.

Ia memandang persoalan tersebut harus segera disikapi tanpa perlu menunggu perintah dari Presiden Joko Widodo.

"Jadi menurut saya tentu (Rini) harus segera mengungkap percakapan tersebut seterang-terangnya ke publik apa urgensi percakapan itu sehingga masyarakat tidak membangun spekulasi," ujar Romy.

"Lebih baik segera berterus terang dari pada diterusterangkan orang dengan kondisi yang tidak sebagaimana seharusnya," tuturnya.

(Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN)

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan basir yang beredar di masyarakat, sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

"Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi' saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro seperti dikutip dari Kontan, Minggu (29/4/2018).

Imam mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Percakapan terjadi setahun yang lalu.

Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.

(Baca juga: Heboh Bocoran Percakapan Menteri Rini dengan Dirut PLN)

Imam menyebutkan, dalam percakapan itu, justru Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Dengan begitu, BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi, karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

Kompas TV Rini Soemarno dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait bocornya isi rekaman percakapan teleponnya dengan Sofyan Basir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com