PDI-P Minta Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 Jangan Dianggap Politis

Kompas.com - 26/04/2018, 12:44 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah  memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah tak sepakat jika pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Persaudaran Alumni (PA) 212 disebut bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Basarah, pertemuan tersebut harus dilihat sebagai upaya Presiden Jokowi dalam menjaga persatuan nasional.

"Keinginan baik Pak Jokowi untuk bertemu dengan berbagai kalangan itu harus dipandang sebagai suatu upaya Pak Jokowi menjaga persatuan nasional bukan justru sebaliknya. Apalagi dianggap sebagai kepentingan elektoral," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Baca juga : Kata PDI-P soal Pertemuan Jokowi dan Alumni 212

Basarah menilai, pihak-pihak yang menuding Jokowi hanya memanfaatkan pertemuan itu secara politik adalah mereka yang tak menginginkan persatuan nasional.

"Justru sebaliknya, orang-orang, kelompok, golongan yang menganggap silaturahim Pak Jokowi dengan PKS dengan alumni 212, sebagai upaya memecah belah justrulah mereka yang berpikir ingin memecah belah bangsa," ujar dia.

Basarah menegaskan, semua pihak seharusnya berpikir yang lebih besar daripada sekadar politik praktis.

"Karena beliau saat ini masih resmi sebagai Presiden RI belum ada keputusan hukum apapun termasuk dari KPU yang menetapkan Pak Jokowi calon presiden sehingga tidak ada jabatan dan kapasitas lain. Yang melekat 24 jam bagi Pak Jokowi saat ini adalah sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Basarah.

Baca juga : Tjahjo Sebut Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 untuk Sejukkan Suasana

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengapresiasi silaturahim yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ulama alumni aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 atau alumni 212.

Namun, ia mengingatkan alumni 212 agar jangan sampai pertemuan itu dimanfaatkan untuk keuntungan politik Jokowi.

"Bagus silaturahim. Tetap waspada dimanfaatkan," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (25/4/2018).

Mardani mengatakan, dari pertemuan Jokowi dengan para alumni 212 itu, bisa muncul persepsi bahwa Jokowi didukung ulama.

Padahal, belum tentu pertemuan tersebut membawa manfaat bagi umat.

"Pastikan kata kuncinya umat dapat kebijakan dan program apa setelah pertemuan," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X