PDI-P Minta Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 Jangan Dianggap Politis

Menurut Basarah, pertemuan tersebut harus dilihat sebagai upaya Presiden Jokowi dalam menjaga persatuan nasional.

"Keinginan baik Pak Jokowi untuk bertemu dengan berbagai kalangan itu harus dipandang sebagai suatu upaya Pak Jokowi menjaga persatuan nasional bukan justru sebaliknya. Apalagi dianggap sebagai kepentingan elektoral," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Basarah menilai, pihak-pihak yang menuding Jokowi hanya memanfaatkan pertemuan itu secara politik adalah mereka yang tak menginginkan persatuan nasional.

"Justru sebaliknya, orang-orang, kelompok, golongan yang menganggap silaturahim Pak Jokowi dengan PKS dengan alumni 212, sebagai upaya memecah belah justrulah mereka yang berpikir ingin memecah belah bangsa," ujar dia.

Basarah menegaskan, semua pihak seharusnya berpikir yang lebih besar daripada sekadar politik praktis.

"Karena beliau saat ini masih resmi sebagai Presiden RI belum ada keputusan hukum apapun termasuk dari KPU yang menetapkan Pak Jokowi calon presiden sehingga tidak ada jabatan dan kapasitas lain. Yang melekat 24 jam bagi Pak Jokowi saat ini adalah sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Basarah.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengapresiasi silaturahim yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ulama alumni aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 atau alumni 212.

Namun, ia mengingatkan alumni 212 agar jangan sampai pertemuan itu dimanfaatkan untuk keuntungan politik Jokowi.

"Bagus silaturahim. Tetap waspada dimanfaatkan," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (25/4/2018).

Mardani mengatakan, dari pertemuan Jokowi dengan para alumni 212 itu, bisa muncul persepsi bahwa Jokowi didukung ulama.

Padahal, belum tentu pertemuan tersebut membawa manfaat bagi umat.

"Pastikan kata kuncinya umat dapat kebijakan dan program apa setelah pertemuan," kata dia.