Kompas.com - 24/04/2018, 13:32 WIB
Terdakwa Setya Novanto menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa Setya Novanto menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menganggap terdakwa Setya Novanto terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Majelis hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum," ujar hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).

(Baca juga : Menurut Hakim, Setya Novanto Terbukti Memperkaya Diri, Orang Lain, dan Korporasi)

Menurut hakim, Novanto terbukti terlibat sejak awal pembahasan proyek e-KTP. Keterlibatan itu dalam mengkoordinasikan anggaran, serta melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan pengusaha.

Beberapa pertemuan dilakukan di Hotel Gran Melia, rumah pribadi di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan di ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung DPR, Senayan.

"Tindakan ini bertentangan dengan tugas dan kewenangan selaku anggota DPR dan ketua fraksi Golkar," kata Franky.

(Baca juga : 10 Fakta Persidangan Setya Novanto dan Aliran Uang Korupsi E-KTP)

Menurut hakim, Setya Novanto selaku ketua fraksi Golkar memiliki pengaruh lebih dibanding anggota DPR lainnya.

Novanto berwenang untuk mengkoordinasikan anggota Fraksi Golkar di setiap komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Sebagai bukti, menurut hakim, Novanto berhasil meloloskan anggaran e-KTP sebesar Rp 2 triliun pada 2011. Padahal, dalam tahun sebelumnya, permintaan anggaran tidak disetujui DPR.

Hingga berita ini diturunkan, pembacaan putusan masih dibacakan hakim secara bergantian.

Novanto sebelumnya dituntut 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.