Jaksa Tuntut Hak Politik Novanto Dicabut 5 Tahun Setelah Pidana Selesai

Kompas.com - 29/03/2018, 16:21 WIB
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTerdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Sidang lanjutan itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut agar hak politik terdakwa Setya Novanto dicabut setelah menjalani masa pidana.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meminta agar majelis hakim mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

Hal itu disampaikan jaksa KPK saat membacakan tuntutan terhadap Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Pidana tambahan mencabut hak dalam jabatan publik 5 tahun setelah selesai pemidanaan," ujar Jaksa.

(Baca juga : Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara)

Dalam pertimbangannya, menurut jaksa, Novanto adalah anggota DPR sekaligus ketua fraksi yang mengendalikan dan mengkoordinasi anggotanya yang tersebar di komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Terdakwa karena pengaruhnya itu mengintervensi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya.

Dengan kata lain, kata Jaksa, Novanto menggunakan pengaruh politik untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas.

(Baca juga : Setya Novanto Dituntut Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 72,5 Miliar)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan Novanto telah menggunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya.

"Untuk menghindari negara dikelola orang-orang yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kolega serta melindungi publik dari fakta, informasi, persepsi yang salah tentang orang yang akan dipihnya, maka perlu mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki jabatan publik," ujar Jaksa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Nasional
UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan Setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan Setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X