Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara - Kompas.com

Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Kompas.com - 29/03/2018, 16:09 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua DPR itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Abdul Basir saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018).

(Baca juga : Setya Novanto Dituntut Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 72,5 Miliar)


Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Perbuatan Novanto berakibat masif, menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya masih dirasakan.

Perbuatannya juga menyebabkan kerugian negara besar. Novanto juga dinilai tidak kooperatif selama penyidikan dan penuntutan.

(Baca juga : Jaksa Tuntut Hak Politik Novanto Dicabut 5 Tahun Setelah Pidana Selesai)

Setya Novanto dinilai telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Selain itu, Novanto juga diperkaya dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

Menurut jaksa, Novanto yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

(Baca juga : Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto)

Novanto bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proses penganggaran di DPR.

Selain itu, ia juga mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek.

Novanto dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV Dalam surat dakwaan jaksa, Anang Sugiana berperan memberi uang kepada Setya Novanto sebesar 3, 5 juta dollar Amerika Serikat.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X