Setya Novanto Dituntut Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 72,5 Miliar

Kompas.com - 29/03/2018, 16:58 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Setya Novanto juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 7,4 juta dollar Amerika Serikat terkait kasus korupsi proyek e-KTP.

Apabila menggunakan kurs dollar AS tahun 2010 senilai Rp 9.800, maka uang pengganti itu senilai sekitar Rp 72,5 miliar.

Hal itu disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan terhadap Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 7,4 juta dollar AS," ujar jaksa Abdul Basir.

(Baca juga : Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara)

Menurut jaksa, jumlah uang pengganti itu akan dikurangi uang Rp 5 miliar yang telah diserahkan Novanto kepada KPK.

Dalam surat tuntutan, uang pengganti itu wajib dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Novanto akan disita dan dilelang. Namun, jika jumlah harta tidak mencukupi, maka akan diganti penjara selama tiga tahun.

(Baca juga : Jaksa Tuntut Hak Politik Novanto Dicabut 5 Tahun Setelah Pidana Selesai)

Menurut jaksa, pembayaran uang pengganti bertujuan mengembalikan kerugian negara.

Pidana tambahan berupa uang pengganti jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam surat tuntutan, jaksa menilai, Novanto memperoleh uang lebih dari Rp 7,3 juta dollar AS dan jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 dollar AS.

(Baca juga : Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto)

Menurut jaksa, keuntungan yang diperoleh itu tidak harus diterima secara fisik oleh terdakwa. Namun, cukup dibuktikan bahwa uang atau benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

Dengan kata lain, terdakwa dapat secara leluasa menggunakan uang tersebut.

Dalam tuntutannya, jaksa menunut Novanto penjara selama 16 tahun dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Hak politik Novanto juga dituntut untuk dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X