Jika Tak Ditangkap, Bos First Travel Merasa Masih Sanggup Berangkatkan Jemaah

Kompas.com - 23/04/2018, 21:34 WIB
Terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman usai menjalani sidang eksepsi kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2/2018).KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman usai menjalani sidang eksepsi kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2/2018).

DEPOK, KOMPAS.com - Direktur Utama First Travel Andika Surachman meyakini perusahaannya masih bisa memberangkatkan ribuan calon jemaah untuk ibadah umrah sesuai jadwal.

"Saya yakin (bisa berangkat). Nanti kembali semua biayanya kalau perhitungan saya pada 2018," ujar Andika dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Dirut First Travel Masih Untung dengan Harga Paket Umrah Rp 14,3 Juta)

 

Berdasarkan kesepakatan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Agama, mereka harus memberangkatkan 5.000 jemaah mulai November 2017.

Saat itu First Travel juga diminta menyerahkan nama-nama calon jemaah yang belum berangkat.

Menurut dia, semestinya ribuan calon jemaah bisa berangkat jika pada awal Agustus 2017 ia tak ditangkap dan perusahaannya dibekukan.

Jaksa tak yakin dengan pernyataan Andika sebab utang pada vendor yang nilainya miliaran rupiah pun belum dibayar.

Namun, menurut Andika, tahun-tahun sebelumnya pun First Travel selalu berutang namun sudah dilunasi semua.

(Baca juga: Bos First Travel Sebut Perusahaannya Bermasalah akibat Publikasi Media)

 

Untuk tahun ini, kata dia, utang tersebut juga bisa dilunasi andaikan perusahaannya masih beroperasi dan menerima pendaftaran calon jemaah untuk tahun depan.

"Hanya karena perusahaan tutup tidak bisa bayar lagi. Hanya 15-20 persen sisa utang yang belum terbayar karna kegiatan operasional yang berhenti," kata Andika.

Andika mengatakan, dari harga Rp 14,3 juta, sebenarnya perusahaan masih memperoleh keuntungan sebesar Rp 1 juta perorang.

Namun, First Travel akan sedikit merugi jika menggunakan maskapai berbeda karena harga tiketnya lebih mahal. Kerugiannya sekitar Rp 300.000.

Andika mengatakan, kerugian itu masih bisa ditutupi dengan pendapatan dari uang upgrade kamar hotel di Mekah maupun Madinah.

"Dengan biaya segitu tetap bisa berangkat," kata Andika.

Halaman:


Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X