Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Madinah, Puan Cek Kesiapan Fasilitas Calon Jemaah Haji Indonesia

Kompas.com - 23/04/2018, 14:18 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas haji di Arab Saudi, Minggu (22/4/2018) waktu setempat.

Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji Indonesia tahun 2018.

Mengawali kunjungan kerjanya, Menko PMK meninjau pemondokan untuk calon jemaah haji Indonesia tahun 2018 di Madinah. 

Menko PMK dan rombongan tiba di pemondokan Taiba Arac Suites disambut oleh General Manager Mahmoud Khalil. Hotel Taiba Arac Suites memiliki daya tampung mencapai 3.300 orang jemaah haji.

"Pemerintah terus berupaya melayani calon jemaah haji Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saya melihat langsung pemondokan yang disiapkan di Madinah, fasilitasnya sangat bagus dan persis di depan Masjid Nabawi,” kata Puan seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Menag: Presiden Sekalipun Tidak Ada Jatah Kuota Haji)

Seluruh hotel untuk jemaah haji Indonesia di Madinah pada tahun 2018 ini, menurut Puan, seluruhnya berada di daerah Markaziah, yaitu berada di areal dekat Masjid Nabawi.

Puan berharap dengan fasilitas pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi akan menambah khusyuk para calon jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya.

Selepas dari Hotel Taiba, Puan dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Puan melihat langsung sarana dan prasarana kesehatan yang dipersiapkan menyambut calon haji Indonesia.

"Saya minta fasilitas kesehatan Indonesia siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Siapkan dokter-dokter spesialis dari Indonesia," kata politisi PDI-P ini.

Dalam kesempatan itu, Puan menyoroti letak kantor kesehatan haji yang cukup jauh dari pemondokan jemaah haji Indonesia. Puan meminta agar pada musim ibadah haji berikutnya kantor kesehatan jamaah haji Indonesia berjarak lebih dekat dengan pemondokan.

Kabah.Bandar Al-Dandani/AFP Kabah.
Mengakhiri hari pertama peninjauan fasilitas haji 2018, Menko PMK memimpin langsung rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono.

Hadir juga Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Aly, Perwakilan Kantor Kesehatan Haji, Staf Teknis Urusan Haji, serta jajaran Ketua Tim Penyediaan Layanan Jemaah Haji Indonesia dan Staf KJRI Jeddah.

Rapat ini untuk memastikan kesiapan pemerintah melayani calon jemaah haji Indonesia.

(Baca juga: Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya)

Salah satu yang menjadi pembahasan penting adalah antrean panjang saat di imigrasi Arab Saudi. Puan meminta agar Dubes RI untuk Arab Saudi dan Kementerian Agama serta pihak terkait memperjuangkan pelayanan imigrasi khusus ke pemerintah Arab Saudi.

"Harus diupayakan permintaan pelayanan imigrasi khusus ke pemerintah Arab Saudi sehingga calon jemaah haji Indonesia tidak kelelahan sebelum menunaikan ibadahnya," kata Puan.

"Penerbangan dari Tanah Air ke Arab Saudi sudah jauh dan melelahkan, jika saat pengurusan imigrasi masih antre panjang, akan tambah melelahkan," ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

Puan juga sekaligus meminta agar Dirjen Haji, Kementerian Agama bersama-sama dengan BPKH melakukan kajian kemungkinan pembangunan fasilitas hotel.

Dengan jumlah jemaah haji 221.000 orang  per tahun, misalnya bisa dibangun beberapa hotel yang dapat menampung 25.000 jemaah. Di luar musim haji, hotel tersebut bisa ditawarkan kepada penyelenggara umroh.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan investasi di Arab Saudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com