Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan “JOSS" Dukung Menteri Susi Jadi Cawapres bagi Jokowi

Kompas.com - 23/04/2018, 14:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan yang menamakan diri Jokowi-Susi Pudjiastuti (JOSS) mendeklarasikan dukungan kepada Susi Pudjiastuti sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo saat Pilpres 2019.

Susi dianggap layak menjadi cawapres bagi Jokowi karena dikenal pintar, sederhana, memiliki karakter kuat hingga jejak rekam yang bersih.

“Mendukung penuh Susi Pudjiastuti sebagai wakil presiden 2019 mendampingi Presiden Jokowi untuk diusung sebagai Presiden dua periode,” kata Wakil Kordinator JOSS, Kurnia, saat jumpa pers di Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga : Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Gojek)

Kurnia mengatakan, Susi layak menjadi contoh teladan atas kegigihan dan kesuksesan. Hal itu terlihat selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Susi dikenal atas kebijakannya yang tegas terhadap pencurian ikan di laut Indonesia.

Sementara itu, Ketua Kordinasi Nasional JOSS, Akbar Setiawan, menjelasan, kelompok relawan ini terbentuk sekitar sebulan lalu, menyikapi Pilpres 2019.

Anggota relawan JOSS terdiri dari berbagai unsur, baik mahasiswa dan pemuda.

“Kita bergabung dengan JOSS, Insya Allah Independen. Di sini kami representasi dari berbagai daerah,” jelasnya.

(Baca juga : Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen)

Ia mengaku, sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan beberapa jaringan di setiap daerah.

Menurut Akbar, relawan JOSS akan terbentuk di seluruh Indonesia.

“Ke depan akan membentuk seluruh relawan JOSS sampai ketingkatan provinsi, kabupaten hingga ke kordinator RT-RW seluruh Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Akbar mengaku, sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Menteri Susi terkait dukungan tersebut.

Saat ditanya dari mana sumber dana untuk kegiatan JOSS, Akbar mengaku, berasal dari dana kolektif setiap anggota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com