Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Selalu Menentang Hukum Rimba

Kompas.com - 18/04/2018, 17:52 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya selalu menentang "hukum rimba". Ia juga menegaskan bahwa demokrasi selalu dilandaskan pada Pancasila.

"Ya kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Jutru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

(Baca juga: PDI-P: Kami Tak Pernah Hadirkan Setan dalam Politik)

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua Umun Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun Twitternya, SBY berharap semoga selama masa Pileg dan Pilpres 2019 yang berlaku bukan "hukum rimba".

Hasto melanjutkan, PDI-P berkomitmen untuk menjadikan pemilu serentak mendatang sebagai ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik.

Ia juga memastikan partainya mendukung peningkatan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu.

"PDI-P punya komitmen untuk menjadikan pemilu serentak ke depan sebagai tampilan demokrasi yang mencerminkan peningkatan kualitas peradaban kita di dalam mencari pemimpin," ucapnya.

(Baca juga: PDI-P: Dukungan Demokrat Akan Perkuat Pemerintahan Jokowi)

 

"Jadi kekuasaan bukan segala-galanya bagi PDI-P. Karena itulah mari kita wujudkan demokrasi yang damai, demokrasi yang sehat, demokrasi yang jurdil (jujur dan adil) dan rakyat sebagai hakim tertinggi di situ," kata Hasto.

Sebelumnya SBY menyampaikan sejumlah harapan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Harapan ini ia tuliskan di akun twitternya, @SBYudhoyono, Rabu (18/4/2018).

"Hari ini, 17 April 2018, tepat satu tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Countdown Election 2019. *SBY*," tulis SBY.

SBY berharap, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 berlangsung aman, tertib, jujur, dan adil. Ia meminta setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria.

(Baca juga: SBY: Semoga Penegak Hukum Tidak Kesusupan Agen Politik)

"Semoga "black campaign" & "character assasination" tidak menjadi-jadi. Semoga tahun ini tak dipenuhi "hoax", "hate speech" & intimidasi *SBY*," lanjut SBY.

Presiden keenam RI ini juga berharap, semoga yang berlaku bukan "hukum rimba", yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar.

"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*," kata SBY.

Terakhir, SBY mengajak masyarakat untuk mengingatkan dan mendukung pemerintah untuk tetap mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat, meskipun saat ini adalah tahun politik.

Kompas TV Jelang Pemilihan Presiden 2019 sejumlah partai politik melakukan lobi lobi politik untuk untuk berkoalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com