Survei Median, Cuma PDI-P dan Gerindra yang Suaranya Naik

Kompas.com - 16/04/2018, 17:51 WIB
Presiden Joko Widodo kembali mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 dalam acar rakernas III PDI-P di Bali, Jumat (23/2/2018). Twitter PDI PerjuanganPresiden Joko Widodo kembali mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 dalam acar rakernas III PDI-P di Bali, Jumat (23/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra yang elektabilitasnya meningkat dibandingkan pemilu 2014 lalu. Parpol lainnya mengalami penurunan suara.

Hal ini diketahui dari survei Media Survei Nasional (Median) 24 Maret-6 April 2018. Survei bertanya kepada responden, "Jika pemilihan legislatif dilakukan saat ini, partai apa yang Anda pilih?"

Hasilnya, PDI-P mendapat 21,1 persen dan Gerindra 15,0 persen.

Angka itu lebih tinggi dari pileg 2014, yakni PDI-P mendapat 18,95 persen dan Gerindra 11,81 persen.

Suara partai lainnya secara berturut-turut adalah Golkar (9,3 persen), PKB (8,5 persen), Partai Demokrat (8,1 persen), PPP (3,6 persen), PKS (2,9 persen), Nasdem (2,4 persen), PAN (2,0 persen), dan Hanura (0,7 persen).

Baca juga: PKS: Kasihan Gerindra kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Suara kedelapan parpol tersebut lebih kecil dibandingkan perolehan suara di 2014 lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, PDI-P dan Gerindra menjadi dua parpol yang mengalami peningkatan karena mempunyai tokoh yang juga memiliki elektabilitas tinggi.

"Beberapa waktu belakangan ini, tokoh partai yang eksis dengan image positif di media massa dan media sosial kan PDI-P dengan Jokowi-nya, serta Gerindra dengan Prabowo-nya," kata Sudarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Tokoh partai lain praktis belum bersuara banyak," tambah Sudarto.

Sudarto mengatakan, jelang pilpres 2019, tokoh seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang sudah gencar melakukan sosialisasi ke publik. Namun, sosialisasi itu dinilai belum efektif untuk meningkatkan elektabilitas partai mereka.

Baca juga: Kedekatan PAN dan Gerindra Jelang Pilpres 2019, Sinyal Dukungan untuk Prabowo?

"AHY sendiri tampaknya belum mampu menjadi brand ambassador dari Demokrat. Survei kami masih menunjukkan Demokrat dipilih dominan karena SBY, bukan AHY," ujar Sudarto.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya sebanyak 1200 responden. Margin of error Survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Sudarto menegaskan survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Dorongan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden terus menguat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.