Kompas.com - 16/04/2018, 17:51 WIB
Presiden Joko Widodo kembali mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 dalam acar rakernas III PDI-P di Bali, Jumat (23/2/2018). Twitter PDI PerjuanganPresiden Joko Widodo kembali mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 dalam acar rakernas III PDI-P di Bali, Jumat (23/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra yang elektabilitasnya meningkat dibandingkan pemilu 2014 lalu. Parpol lainnya mengalami penurunan suara.

Hal ini diketahui dari survei Media Survei Nasional (Median) 24 Maret-6 April 2018. Survei bertanya kepada responden, "Jika pemilihan legislatif dilakukan saat ini, partai apa yang Anda pilih?"

Hasilnya, PDI-P mendapat 21,1 persen dan Gerindra 15,0 persen.

Angka itu lebih tinggi dari pileg 2014, yakni PDI-P mendapat 18,95 persen dan Gerindra 11,81 persen.

Suara partai lainnya secara berturut-turut adalah Golkar (9,3 persen), PKB (8,5 persen), Partai Demokrat (8,1 persen), PPP (3,6 persen), PKS (2,9 persen), Nasdem (2,4 persen), PAN (2,0 persen), dan Hanura (0,7 persen).

Baca juga: PKS: Kasihan Gerindra kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Suara kedelapan parpol tersebut lebih kecil dibandingkan perolehan suara di 2014 lalu.

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, PDI-P dan Gerindra menjadi dua parpol yang mengalami peningkatan karena mempunyai tokoh yang juga memiliki elektabilitas tinggi.

"Beberapa waktu belakangan ini, tokoh partai yang eksis dengan image positif di media massa dan media sosial kan PDI-P dengan Jokowi-nya, serta Gerindra dengan Prabowo-nya," kata Sudarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Tokoh partai lain praktis belum bersuara banyak," tambah Sudarto.

Sudarto mengatakan, jelang pilpres 2019, tokoh seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang sudah gencar melakukan sosialisasi ke publik. Namun, sosialisasi itu dinilai belum efektif untuk meningkatkan elektabilitas partai mereka.

Baca juga: Kedekatan PAN dan Gerindra Jelang Pilpres 2019, Sinyal Dukungan untuk Prabowo?

"AHY sendiri tampaknya belum mampu menjadi brand ambassador dari Demokrat. Survei kami masih menunjukkan Demokrat dipilih dominan karena SBY, bukan AHY," ujar Sudarto.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya sebanyak 1200 responden. Margin of error Survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Sudarto menegaskan survei dibiayai secara mandiri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X