Mungkinkah Duet Jokowi-Prabowo? - Kompas.com

Mungkinkah Duet Jokowi-Prabowo?

Kompas.com - 16/04/2018, 09:23 WIB
Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar bahwa Presiden Joko Widodo menawarkan posisi cawapres kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto semakin kencang berembus.

Apalagi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengeluarkan sejumlah pernyataan yang membenarkan tawaran itu.

Di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP, Romi, sapaan Romahurmuziy, pekan lalu, tanpa ditanya membeberkan upaya Jokowi "mendekati" Prabowo sejak November 2017.

Romi mengatakan, Jokowi telah dua kali bertemu Prabowo pada November 2017 untuk menjajaki posisi cawapres.

Menurut Romi, Prabowo mengapresiasi tawaran tersebut. Bahkan, Prabowo merespons positif tawaran tersebut dengan mengirimkan utusannya dua pekan lalu untuk menanyakan kepastian kepada Jokowi.

Baca juga: Jika Prabowo Digandeng Jokowi, PKS Siapkan Poros Baru

Namun, lanjut Romi, saat itu belum ada persetujuan dari lima ketua umum parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Romi mengaku setuju dengan pilihan Jokowi itu.

Sementara itu, ketua umum parpol lain belum memberikan kepastian. 

Romi mengatakan, alasan Jokowi menggandeng Prabowo sebagai cawapres untuk meminimalkan konflik saat Pemilu 2019. 

Dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres yang serentak, potensi konflik saat kampanye dikhawatirkan semakin besar. 

Hal itu berpotensi semakin menajamkan gesekan antara Jokowi dan Prabowo. 

Tanggapan Jokowi dan PDI-P

Saat menghadiri peringatan Harlah Ke-45 PPP di UTC, Universitas Negeri Semarang, Sabtu (14/4/2018), Jokowi menanggapi santai pernyataan Romi soal tawaran cawapres untuk Prabowo.

Baca juga: PKS: Kasihan Gerindra kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Dalam sambutannya, sembari tertawa, Jokowi meminta Romi bertanggung jawab atas ulahnya.

Disindir Jokowi, Romi hanya menanggapinya dengan tertawa.

Upaya Jokowi menggandeng Prabowo sebagai cawapres juga dibenarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hendrawan Supratikno.

"Sebab, platform ke depan, persatuan nasional lebih penting dibandingkan dengan siapa yang akan jadi presiden. Itu sebabnya muncul salah satu pandangan seperti itu (memasangkan Jokowi dan Prabowo)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

Ia mengatakan, upaya ini masih terus dilakukan oleh koalisi pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Hendrawan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait hal tersebut sehingga segala peluangnya masih terbuka.

Baca juga: Wacana Jadikan Prabowo Cawapres Masih Dibahas Koalisi Jokowi

Hendrawan mengatakan, meski Prabowo menerima mandat Gerindra, belum sampai tahap deklarasi capres.

Oleh karena itu, ia menilai, peluang bersatunya Jokowi dan Prabowo di Pemilu 2019 masih terbuka lebar.

Gerindra membenarkan

Petinggi Gerindra juga membenarkan tawaran Jokowi untuk Prabowo.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, Jokowi melakukan hal itu karena takut kalah dari Prabowo.

Ia menegaskan, Prabowo langsung menolak tawaran tersebut. Andre membantah Prabowo pernah mengirimkan utusannya untuk menghadap Jokowi dan menanyakan kelanjutan tawaran tersebut.

Baca juga: Gerindra: Tawari Prabowo Cawapres karena Jokowi Takut Kalah

Kesiapan Prabowo menerima mandat sebagai capres dinilai Andre bersifat final dan mengikat.

"Itu kan dongeng Romi saja. Kalau Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Jokowi, tentu sudah diterima Pak Prabowo. Tidak mungkin Partai Gerindra deklarasi pencapresan Prabowo pada 11 April," kata Andre.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menilai, peluang bersatunya Jokowi dan Prabowo di Pemilu 2019 masih terbuka.

Hal itu ditandai dengan belum terbentuknya koalisi dari Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

Baca juga: Tawaran Jokowi Membuat Prabowo Ragu Deklarasikan sebagai Capres?

Menurut dia, jika Prabowo benar-benar menolak tawaran Jokowi, seharusnya tak perlu menunggu lebih lama untuk memastikan koalisi pengusungnya di Pemilu 2019.

"Kalau memang menolak tawaran Pak Jokowi, kan, mestinya Pak Prabowo langsung memastikan koalisinya bersama PKS dan PAN, misalnya. Ini, kan, masih belum," kata Sirojudin saat dihubungi, Minggu (15/4/2018).

Sirojudin menilai, pernyataan Prabowo yang menerima mandat Gerindra untuk maju sebagai capres tak menjadi jaminan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak merapat ke Jokowi.

Menurut dia, pernyataan Prabowo yang menerima mandat Gerindra hanya untuk menjaga soliditas dukungan suara dari para kader, simpatisan, dan pemilih Gerindra menjelang Pilkada 2018.

"Jadi, masih terbuka selama koalisi dari pihak Pak Prabowo belum terbentuk," lanjutnya.

Kompas TV Ferry Juliantono membantah pernyataan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Megapolitan
China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

Internasional
Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Nasional
Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Nasional
 Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Megapolitan
Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Nasional
Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Nasional
Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Nasional
Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional
Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Edukasi
Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Internasional
Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Megapolitan
Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Nasional
HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

Internasional
Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Nasional

Close Ads X