Kompas.com - 14/04/2018, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pro-1 Nasional Baihaqi Maisin mengungkap alasan memilih mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Salah satunya karena Presiden Joko Widodo belum menyambut baik ajakan berkoalisi dengan Muhaimin yang telah dideklarasikan relawan JOIN, akronim dari Jokowi-Muhaimin.

"Iya, responnya belum bagus. Salah satunya itu," ujar Baihaqi di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Sebagai arus bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pro-1 Nasional mendukung siapapun yang akan berduet dengan Muhaimin. Baihaqi melihat Gatot sebagai calon potensial sebagai calon presiden dan akan menjadi pasangan ideal jika dipasangkan dengan Muhaimin.

Baca juga : Kelompok Pro-1 Deklarasikan Gatot Nurmantyo-Cak Imin untuk Pilpres 2019

"Saya mengutip pernyataan Cak Imin, siapapun capresnya, Cak Imin Wapresnya," kata Baihaqi.

"Masih banyak kesempatan Cak Imin pindah ke Gatot," lanjut dia.

Gatot dan Muhaimin dianggap ideal karena merupakan perpaduan militer dan sipil, agamis dan relijius, serta mewakili golongan tua dan muda. Elektabilitas mereka, kata Baihaqi, cukup tinggi dibandingkan nama-nama lain yang beredar.

"Daya saing pertarungan antara Jokowi dan pasangannya nanti, Gatot dan Muhaimin, akan lebih kompetitif dan menarik. Masyarakat ada alternatif pilihan yang lebih baik," kata Baihaqi.

Baca juga : PPP: PKB Jangan Paksakan Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar meresmikan Posko JOIN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terimakasih atas kerja keras relawan JOIN yang dikomandani oleh Usman Sadikin itu di berbagai daerah di Indonesia.

Muhaimin juga memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya siap mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

“Saya nyatakan PKB pada Pilpres 2019 mendatang akan mengusung pasangan Pak Jokowi dan Muhaimin Iskandar yang oleh sahabat Ancu (sapaan akrab Usman Sadikin) disebut pasangan JOIN,” kata Muhaimin.

Muhaimin akan mensosialisasikan JOIN ke seluruh pelosok negeri. JOIN akan menjadi tema perjuangan PKB sampai Pilpres 2019 mendatang.

Kompas TV Saat ini, belum ada partai politik yang secara resmi mencalonkan Gatot di 2019.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.