Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Gatot Nurmantyo Klaim Sudah Bangun Jaringan Relawan di 19 Provinsi

Kompas.com - 06/04/2018, 17:59 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan yang menamakan diri sebagai Presidium Nasional Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2019.

Ketua Presidium Nasional GNR Dondi Rivaldi mengatakan, deklarasi ini merupakan langkah awal untuk terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi demi meraih kemenangan bagi Gatot di Pilpres 2019.

"Kami akan juga bentuk GNR di seluruh provinsi sampai ke kota bahkan kalau perlu sampai ke desa," ujar Dondi saat menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Baca juga : Eks Aktivis 98 Sebut Gatot Nurmantyo Penuhi Kualifikasi Sebagai Capres 2019

Dondi mengklaim, gerakan GNR didukung oleh kelompok dari berbagai kalangan, yakni kelompok aktivis, nelayan, guru, pekerja, pedagang kali lima, buruh, mahasiswa, dan santri.

Menurut Dondi, saat ini relawan sudah ada di 19 provinsi dan siap mendeklarasikan dukungan kepada Gatot.

"Sementara ini, sudah ada yang siap di 19 provinsi untuk mendeklarasikan dan menyatakan dukungan," kata dia.

Baca juga : Perlahan dan Pasti Elektabilitas Gatot Nurmantyo Kian Melejit, Apa Sebabnya?

Dondi mengatakan, nama Gatot menjadi pilihan alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Ia menilai, sebagai mantan Ppanglima TNI, Gatot memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tegas, dan mementingkan kepentingan rakyat.

"Melihat peluang tersebut, kami dari masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) mendukung penuh pencalonan jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden 2019," kata Dondi.

Kompas TV Saat ini, belum ada partai politik yang secara resmi mencalonkan Gatot di 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com