Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dinilai Bisa Ikut Pilpres jika Parpol Tak Egois

Kompas.com - 07/04/2018, 10:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menilai mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo merupakan sosok potensial jika memang masuk dalam kontestasi Pilpres 2019. Sebab, Gatot juga piawai dalam menarik perhatian publik.

"Memang itu sebetulnya ada, sepanjang partai tidak egois. Selama ini kan partai egois, sementara Pak Gatot enggak punya partai," ucapnya dalam sebuah diskusi di Fx Sudirman, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Ia menilai, jika partai politik egois dan tidak mahir membaca momentum dan potensi Gatot, partai bisa saja salah langkah dan kalah pada Pilpres 2019 nanti.

Menurut Pangi, meskipun elektabilitas Gatot cenderung kecil, ia bisa menjadi kuda hitam yang potensial untuk memenangkan Pilpres 2019. Ia berkaca pada sosok Prabowo, yang dulu ikut kontestasi Pilpres 2009 dengan elektabilitas yang rendah. Namun pada Pilpres 2014, elektabilitas Prabowo berkembang cukup signifikan.

Baca juga : Pendukung Gatot Nurmantyo Klaim Sudah Bangun Jaringan Relawan di 19 Provinsi

"Ya meskipun belum teruji. Tapi sebetulnya dia bisa jadi kuda hitam dan potensi terpilihnya ada," ungkapnya.

Memasuki tahun politik, nama Gatot santer disebut dalam berbagai lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan elektabilitas 16,4 persen.

Selain itu, nama Gatot Nurmantyo juga masuk daftar cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Akan tetapi, Gatot secara tak langsung menyiratkan dirinya akan berkiprah di kancah politik. Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menyatakan telah memiliki hak untuk dipilih.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil, dan warga negara RI lainnya, termasuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata Gatot melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Ia bahkan mengaku telah diajak Prabowo bergabung bersama Gerindra. Namun, ia belum bisa menjawab tawaran tersebut lantaran masih berstatus prajurit aktif saat itu.

"Beliau menyampaikan, 'Kalau nanti mau bergabung, saya terbuka.' Saya bilang, 'Pak, saya belum bicara masalah itu karena Bapak sama dengan saya'." kata Gatot mengulang pembicaraannya dengan Prabowo.

"Apabila saya jadi Bapak dan Bapak jadi saya, ditanya, sebagai seorang negarawan dan patriot, pasti Bapak jawabannya sama dengan jawaban saya kalau Bapak yang ditanya. Pak Prabowo lantas bilang, 'Iya, ya, enggak boleh berpolitik praktis, ya'," ucap Gatot menirukan respons Prabowo.

Ia pun menyadari saat ini namanya sering masuk dalam beberapa lembaga survei sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ia juga menyadari namanya kerap diperbincangkan di publik dan media terkait wacana pencalonan presiden dan wakil presiden.

Saat ditanyai wartawan, Gatot tak pernah membenarkan, tetapi juga tak pernah membantah terkait dirinya yang diisukan akan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Kompas TV Setelah pensiun dari tni mantan panglima tni gatot nurmantyo mengungkapkan keinginannya untuk ikut bersaing di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com