DPR Dorong Pemerintah Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 09/04/2018, 05:56 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai pemerintah perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini disampaikan Charles menanggapi data 1 juta pengguna Facebook Indonesia diambil perusahaan pihak ketiga bernama Cambridge Analytica.

Charles mengatakan, selama ini regulasi yang digunakan untuk mengatasi persoalan pencurian data adalah Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ia menegaskan bahwa aturan tersebut belum cukup untuk melindungi data pribadi warganet.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

"Kasus facebook ini sesungguhnya bisa menjadi momentum percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi," kata Charles dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu (8/4/2018).

(Baca juga: Menkominfo Kirim Peringatan Tertulis, Facebook Wajib Lapor)

Menurut Charles, RUU Perlindungan Data dibutuhkan untuk memperkuat dan memberikan jaminan proteksi data pribadi para pengguna internet di Indonesia.

Apalagi, nantinya akan ada pasal-pasal penindakan dan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembocoran atau pencurian data pribadi.

Sayangnya RUU Perlindungan Data Pribadi belum diusulkan oleh pemerintah untuk masuk dalam prolegnas 2018. Sehingga, RUU ini sementara waktu belum bisa dibahas apalagi diundangkan.

"Pemerintah harus segera mengusulkan agar RUU ini bisa masuk dalam prolegnas prioritas sehingga bisa secepatnya dibahas dan diundangkan," ujarnya.

(Baca juga: Panggil Facebook, Komisi I DPR Juga akan Cecar Soal Pajak)

Charles menambahkan, saat ini Komisi I DPR RI sudah membentuk Panja Perlindungan Data Pribadi. DPR sudah mulai mengundang instansi-instansi dan kementerian terkait untuk melakukan rapat kerja dengan harapan agar pemerintah bisa lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet Indonesia.

"Kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia membuat para pengguna dan pemilik akun Facebook menjadi was-was," kata politisi PDI-P ini.

Kompas TV Facebook mendapat teguran dan sanksi administrasi terkait pengambilan data pengguna di Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.