Kompas.com - 09/04/2018, 05:56 WIB
Grafik negara dan jumlah pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data ke Cambridge Analytica. FacebookGrafik negara dan jumlah pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data ke Cambridge Analytica.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai pemerintah perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini disampaikan Charles menanggapi data 1 juta pengguna Facebook Indonesia diambil perusahaan pihak ketiga bernama Cambridge Analytica.

Charles mengatakan, selama ini regulasi yang digunakan untuk mengatasi persoalan pencurian data adalah Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ia menegaskan bahwa aturan tersebut belum cukup untuk melindungi data pribadi warganet.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

"Kasus facebook ini sesungguhnya bisa menjadi momentum percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi," kata Charles dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu (8/4/2018).

(Baca juga: Menkominfo Kirim Peringatan Tertulis, Facebook Wajib Lapor)

Menurut Charles, RUU Perlindungan Data dibutuhkan untuk memperkuat dan memberikan jaminan proteksi data pribadi para pengguna internet di Indonesia.

Apalagi, nantinya akan ada pasal-pasal penindakan dan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembocoran atau pencurian data pribadi.

Sayangnya RUU Perlindungan Data Pribadi belum diusulkan oleh pemerintah untuk masuk dalam prolegnas 2018. Sehingga, RUU ini sementara waktu belum bisa dibahas apalagi diundangkan.

"Pemerintah harus segera mengusulkan agar RUU ini bisa masuk dalam prolegnas prioritas sehingga bisa secepatnya dibahas dan diundangkan," ujarnya.

(Baca juga: Panggil Facebook, Komisi I DPR Juga akan Cecar Soal Pajak)

Charles menambahkan, saat ini Komisi I DPR RI sudah membentuk Panja Perlindungan Data Pribadi. DPR sudah mulai mengundang instansi-instansi dan kementerian terkait untuk melakukan rapat kerja dengan harapan agar pemerintah bisa lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet Indonesia.

"Kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia membuat para pengguna dan pemilik akun Facebook menjadi was-was," kata politisi PDI-P ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X