Jokowi: Jangan Sampai Setelah Jadi UU, Justru Bolak-balik Judicial Review di MK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (4/4/2018), memimpin rapat terbatas membahas revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pidato pembukanya, Presiden menegaskan bahwa revisi UU itu tidak boleh bertolak belakang dengan konstitusi Indonesia, UUD 1945.

"Setiap RUU, termasuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama," ujar Jokowi.

(Baca juga: Temui Jokowi, Ulama Jabar Kritik Banyak UU Tak Berjalan di Daerah)

"Jangan sampai nantinya setelah jadi undang -undang, justru bolak-balik di-judicial review di Mahkamah Konstitusi," lanjut dia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa RUU itu bukan inisiatif pemerintah, melainkan inisiatif DPR RI.

Presiden pun meminta para menteri terkait yang akan membahas revisi UU itu bersama DPR RI untuk melihat RUU itu secara visioner.

"Harus melihat ke depan dan melihat apa nilai tambah bagi kemajuan negara ini," lanjut dia.

Dalam rapat tersebut, sejumlah menteri memaparkan daftar inventaris masalah (DIM) RUU itu.

(Baca juga: Umpatan Politisi PDI-P Arteria Dahlan dan Ironi Pengesahan UU MD3..)

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Komisi IV, Herman Khaeron mengatakan, dalam revisi itu nantinya akan ada pembagian tugas serta peran pada masing-masing kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"DPR berinisiatif merevisi (UU Nomor 5 Tahun 1990) ini. Undang-undang ini ingin mendudukkan pada proporsinya masing-masing, siapa, dan berbuat apa sesuai sektoralnya," ucap Herman, di Bogor, Selasa (8/8/2017).

Melalui UU itu, diharapkan tak ada lagi aturan yang bertabrakan. Selain itu, UU ini juga akan menjadi pedoman bagi alih fungsi kawasan, baik kawasan hutan atau laut.