Umpatan Politisi PDI-P Arteria Dahlan dan Ironi Pengesahan UU MD3..

Kompas.com - 29/03/2018, 18:42 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih menggema rasanya saat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, terutama Pasal 122 huruf k, menuai kritik tajam publik saat baru disahkan.

Anggota DPR tampil terdepan, memberikan penjelasan. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun menjamin bahwa UU MD3 tidak akan membungkam kritik. Menurut dia, pasal tersebut dibuat dengan dalih untuk melindungi harkat dan martabat DPR dan anggotanya dari sikap yang dinilai merendahkan lembaga legislatif tersebut.

Adapun, Pasal 122 huruf k UU MD3 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), menyeret siapa saja ke ranah hukum, jika melakukan perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR dan anggotanya.

Akan tetapi, belum dua bulan UU MD3 disahkan dalam bentuk UU Nomor 2 Tahun 2018, anggota Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menjadi sorotan akibat umpatan kasarnya kepada Kementerian Agama, yang dinilai tidak memperlihatkan harkat dan martabat DPR.

Menurut peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, perilaku Arteria itu menjadi ironi pasca-pengesahan UU MD3.

"Jadi DPR jangan selalu mengeluhkan penilaian masyarakat yang menganggap DPR tidak pantas dihormati jika mereka selalu saja mengulangi perilaku-perilaku tak pantas," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (29/3/2018).

"Bagaimana mau dihormati jika tak ada keagungan perilaku dari anggota DPR sendiri?" ujar dia.

(Baca juga: PPP: Arteria Seharusnya Dapat Bedakan antara Kritik dan Menghina Pemerintah)

Sedangkan Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, mengingatkan anggota DPR untuk menjaga setiap perkataan yang keluar saat mengkritik.

Menurut Syamsuddin, DPR memang memiliki tugas untuk mengawasi kerja pemerintah. Namun, bukan berarti pengawasan itu tercermin dari kata-kata tidak pantas kepada pemerintah.

Bahkan DPR, tutur dia, diberi kewenangan untuk melakukan upaya politik yang bisa berimplikasi hukum, yang diatur UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kewenangan itu misalnya, dengan melakukan angket atau hak penyelidikan.

Tak hanya itu, anggota DPR juga dilindungi hak imunitas. Dalam UU MD3, diatur bahwa anggota DPR tidak bisa diproses hukum jika berkaitan dengan aktivitas dalam menjalankan tugasnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X