Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umpatan Politisi PDI-P Arteria Dahlan dan Ironi Pengesahan UU MD3..

Kompas.com - 29/03/2018, 18:42 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih menggema rasanya saat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, terutama Pasal 122 huruf k, menuai kritik tajam publik saat baru disahkan.

Anggota DPR tampil terdepan, memberikan penjelasan. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun menjamin bahwa UU MD3 tidak akan membungkam kritik. Menurut dia, pasal tersebut dibuat dengan dalih untuk melindungi harkat dan martabat DPR dan anggotanya dari sikap yang dinilai merendahkan lembaga legislatif tersebut.

Adapun, Pasal 122 huruf k UU MD3 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), menyeret siapa saja ke ranah hukum, jika melakukan perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR dan anggotanya.

Akan tetapi, belum dua bulan UU MD3 disahkan dalam bentuk UU Nomor 2 Tahun 2018, anggota Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menjadi sorotan akibat umpatan kasarnya kepada Kementerian Agama, yang dinilai tidak memperlihatkan harkat dan martabat DPR.

Menurut peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, perilaku Arteria itu menjadi ironi pasca-pengesahan UU MD3.

"Jadi DPR jangan selalu mengeluhkan penilaian masyarakat yang menganggap DPR tidak pantas dihormati jika mereka selalu saja mengulangi perilaku-perilaku tak pantas," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (29/3/2018).

"Bagaimana mau dihormati jika tak ada keagungan perilaku dari anggota DPR sendiri?" ujar dia.

(Baca juga: PPP: Arteria Seharusnya Dapat Bedakan antara Kritik dan Menghina Pemerintah)

Sedangkan Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, mengingatkan anggota DPR untuk menjaga setiap perkataan yang keluar saat mengkritik.

Menurut Syamsuddin, DPR memang memiliki tugas untuk mengawasi kerja pemerintah. Namun, bukan berarti pengawasan itu tercermin dari kata-kata tidak pantas kepada pemerintah.

Bahkan DPR, tutur dia, diberi kewenangan untuk melakukan upaya politik yang bisa berimplikasi hukum, yang diatur UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Kewenangan itu misalnya, dengan melakukan angket atau hak penyelidikan.

Tak hanya itu, anggota DPR juga dilindungi hak imunitas. Dalam UU MD3, diatur bahwa anggota DPR tidak bisa diproses hukum jika berkaitan dengan aktivitas dalam menjalankan tugasnya.

Meski demikian ucap Syamsuddin, bukan berarti anggota DPR bisa semaunya tanpa kontrol menjalankan tugasnya.

"Mereka tetap harus tunduk dan patuh pada undang-undang, tata tertib, dan kode etik DPR dalam bekerja," kata dia.

(Baca juga: Arteria Siap Dilaporkan ke MKD Terkait Pernyataannya kepada Kemenag)

Sebelumnya, ucapan kasar yang diucapkan Arteria Dahlan terjadi saat Komisi III mengelar rapat membahas kasus First Travel bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Jaksa Agung HM Prasetyo sempat menyinggung kasus First Travel yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Depok.

Arteria lantas meminta Kejaksaan aktif melacak aset First Travel, tak hanya menginventarisasi aset First Travel.

"Saya satu komisi satu bulan sama (kasus First Travel) ini, Pak. Ini masalah dapil, Pak. Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bang**t, Pak, semuanya, Pak," kata Arteria kepada Prasetyo.

Pernyataan itu direspons oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman menyarankan Arteria Dahlan meminta maaf lantaran telah memaki Kementerian Agama.

Kompas TV Meski disertai dengan penolakan, pemberlakuan undang-undang MD3 akan segera dilakukan oleh DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com