Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Sidang, Saksi Ahli dari Pemerintah Paparkan Strategi dan Pergerakan HTI

Kompas.com - 29/03/2018, 17:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (29/3/2018), menggelar sidang lanjutan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap langkah pemerintah mencabut status badan hukumnya.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan tiga orang ahli yang didatangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan tergugat. Salah satu ahli yang didatangkan yakni ahli politik Islam, Ainur Rofiq Al-Amin.

Dalam keterangannya, Rofiq memaparkan strategi dan pergerakan HTI selama di Indonesia.

Menurut Rofiq, HTI merupakan partai politik cabang Hizbut Tahrir yang memiliki lingkup internasional.

"HTI menginginkan tegaknya khilafah, apabila khilafah tegak, maka NKRI akan hilang. Menurut nalar pemikiran Hizbut Tahrir dan HTI, untuk menegakkan Islam, harus melalui khilafah dan khilafah itu wajib," papar Rofiq, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi dari kuasa hukum, Kamis.

(Baca juga: Yusril: Kalau Enggak Bisa Buktikan, Pemerintah Minta Maaf, HTI Dihidupkan Lagi...)

HTI, lanjut Rofiq, menerapkan tiga tahap dalam mewujudkan cita-citanya. Pertama, yakni pendekatan tertutup. Tahap ini, seorang kader HTI menjelaskan akidah dan hukum syariat versi HTI kepada orang yang akan direkrut.

Kader HTI akan berusaha menarik minat dan simpati orang yang akan direkrut dengan berbagai cara. Salah satunya menunjukkan solidaritas apabila ada aktivis HTI yang terlibat perkara di kepolisian atau membantu aktivis HTI yang sedang kesusahan dalam hal ekonomi.

Kedua, masuk ke tahap selanjutnya, yakni menyebarkan dogma HTI secara terang- terangan di masyarakat. Wadah penyebaran dogma yang tercatat pernah dilakukan HTI, antara lain dengan halaqah rutin.

"Yang terjadi adalah mengorganisir mahasiswa. HTI melakukan perang pemikiran terhadap kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, HAM dan liberalisme. HTI sangat menentang nilai-nilai itu," ujar Rofiq.

(Baca juga: Sebut Bukti Pemerintah Cabut Izin HTI Lemah, Yusril Yakin Menangi Sidang PTUN)

 

"Setelah itu, HTI memasuki tahap perjuangan politiknya untuk mendirikan negara khilafah dengan melakukan pengerahan massa serta upaya ajakan kepada militer untuk mendirikan khilafah dan mengajak mengambilalih kekuasaan," lanjut dia.

Dalam tahapan ini, kader HTI juga berupaya melakukan pendekatan ke kalangan ulama. Tujuannya adalah untuk mendukung gerakan perjuangan khilafah.

"Tahap ketiga, barulah dapat dilaksanakan jika khilafah telah berhasil ditegakkan dengan mendirikan negara transnasional Islam," ujar Rofiq.

Dalam akhir keterangannya di hadapan hakim, Rofiq menegaskan bahwa HTI layak dibubarkan karena hendak mengganti dasar negara Indonesia, Pancasila, menjadi khilafah. NKRI dan Pancasila, lanjut Rofiq, sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat.

Kompas TV Sidang lanjutan gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com