Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ujaran Kebencian Dinilai sebagai Ancaman Serius yang Lemahkan Negara

Kompas.com - 29/03/2018, 06:07 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan bahwa dunia memiliki sejarah yang kelam akibat pengaruh ujaran kebencian yang tak terkendali. Ia melihat, ujaran kebencian bisa memaksimalkan konflik sosial di suatu negara.

"Dalam realitas sejarah, konflik ujaran kebencian jadi lahan subur memaksimalkan konflik sosial yang mengakibatkan pembantaian massal seperti di Rwanda dan Serbia," ujar Nur Alam dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (29/3/2018).

Berkaca dari dua negara tersebut, ada pergeseran model konflik di berbagai negara. Jika dulu konflik keamanan melibatkan antar-negara, kini konflik keamanan di dalam suatu negara menjadi lebih mengkhawatirkan.

Situasi itu menjadi ancaman serius bagi seluruh negara saat ini.

"Sayangnya pola ini menguat di kawasan Afrika dan Asia. Itu terbukti dengan realitas konflik seperti Suriah, Irak, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya yang mengalami persoalan serius dalam konflik internal," kata Al Araf.

(Baca juga: Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoaks)

Al Araf menegaskan, konflik internal yang melibatkan ujaran kebencian dan hoaks dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bisa melemahkan dan menggagalkan suatu negara.

"Namun demikian, dinamika konflik tersebut bisa semakin kuat di satu wilayah yang kesenjangan sosial dan ekonominya tinggi," ujar dia.

Dengan demikian, Al Araf menyimpulkan bahwa ujaran kebencian dan hoaks dalam konteks politik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh Indonesia.

(Baca juga: Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian)

Ia menegaskan, negara tidak boleh meremehkan keberadaan ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di kalangan masyarakat.

Sehingga, perlu adanya penanganan bersama dalam melawan narasi kebencian dengan narasi yang menyejukkan dengan tema-tema perdamaian dan keberagaman.

"Ujaran kebencian menjadi sesuatu yang tampak dan digunakan dalam kontestasi politik. Sehingga, upaya melawan ujaran kebencian menjadi tanggung jawab bersama," kata Al Araf.

Kompas TV Deklarasi ditujukan untuk menangkal ujaran kebencian di media sosial selama pelaksanaan pilkada tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com