Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian

Kompas.com - 28/03/2018, 20:18 WIB
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam (paling kiri) dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam (paling kiri) dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, Polri menerima 105 kasus terkait ujaran kebencian.

Sementara, pada triwulan pertama 2018, dari Januari hingga Maret, kasus ujaran kebencian telah mencapai kasus.

"Jika sekarang sudah 54 kasus, kali 4 (triwulan) maka bisa kita prediksi (jumlahnya). Kalau tidak kita tekan, akan meningkat menjadi 200 lebih kasus dalam satu tahun," ujar Panca dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Panca mengatakan, untuk mengantisipasi tingginya ujaran kebencian diperlukan upaya penanganan bersama.

Baca juga : Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoaks

Ia mengingatkan, Indonesia pernah memiliki sejumlah pengalaman buruk akibat ujaran kebencian yang melibatkan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Bermula dari satu kejadian ujaran kebencian, berkembang, menjadi ramai, mengundang pola pikir benci terhadap kelompok tertentu, lalu muncul aksi-aksi kekerasan," kata Panca.

Panca berharap ada pasal pemberat dalam perubahan rancangan KUHP bagi para pelaku ujaran kebencian.

Sebab, ujaran kebencian kerap kali dilakukan oleh pelaku yang sama.

"Ya karena sanksinya ringan, selesai dihukum mereka menyebarkan lagi baik langsung atau lewat media sosial. Kita harus punya pemahaman bersama bahwa ujaran kebencian merusak persatuan dan keberlangsungan Indonesia," kata Panca.

Baca juga : Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik

Ia mengakui, kepolisian sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus ujaran kebencian yang melibatkan unsur keagamaan.  

"Kami sering mengalami kesulitan mengundang ahli, kalau akademisi masih bisa diminta memberikan pemahamannya," kata dia.

Untuk mengatasi kendala itu, Polri menggunakan langkah preventif.

Langkah itu salah satunya membentuk Satgas Nusantara dengan mengajak kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan keagamaan untuk terus mengomunikasikan bahwa ujaran kebencian tidak bisa diremehkan.

"Kita memberikan pemahaman melalui petugas untuk meberikan pencerahan akan bahaya ujaran kebencian, selain peran kami melakukan penegakkan hukum," kata Panca.

Baca juga : Komisioner Komnas HAM Nilai Hukuman Ujaran Kebencian Harus Diperberat

Menurut Panca, masih ada kelompok masyarakat yang tidak memahami konteks ujaran kebencian dan risikonya sehingga mereka ikut menyebarkannya.

"Dari sini, tidak hanya polisi bekerja sendiri, seluruh elemen masyarakat harus bersikap aktif. Ketika kita melakukan patroli siber, kita perlu dibantu pihak lain. Nah untuk itu seluruh pihak harus bersatu dalam mengatasi ini," ujar Panca.


Terkini Lainnya

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional
Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Nasional
Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Regional
Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Megapolitan

Close Ads X