Pemerintah Waspadai Ancaman Keamanan terhadap KPU dan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengungkapkan, pemerintah mewaspadai ancaman keamanan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Ancaman tersebut berupa serangan siber terhadap situs-situs resmi milik KPU dan Bawaslu serta ancaman pengerahan massa terhadap penyelenggara pemilihan.

"Kita mewaspadai adanya cyber attack terhadap KPU dan Bawaslu. Karena cyber attack itu tidak bisa kita duga, datanya bisa ke mana saja," kata dia usai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Oleh karena itu, Wiranto menegaskan, perlunya melakukan langkah-langkah antisipasi pengamanan terhadap seluruh data di KPU dan Bawaslu demi menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan.

Baca juga : 152 Juta Jiwa Tercatat sebagai Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018

Wiranto juga menyoroti ancaman keamanan terhadap infrastruktur fisik kantor-kantor KPU, Bawaslu, dan pengadilan tata usaha negara di sejumlah daerah dari kemungkinan pengerahan massa.

Ia meminta aparat kepolisian di seluruh daerah untuk memberikan pengamanan yang maksimal.

"Kami minta supaya diantisipasi agar aparat Kepolisian bisa memberikan bantuan secukupnya terhadap kantor-kantor para pemangku kepentingan di pilkada nanti," kata dia.

Baca juga : KPU Tegaskan Pemerintah Tetap Berpegang pada PKPU yang Ada

Wiranto menilai, upaya pengamanan ini menjadi bagian dari upaya menyukseskan pelaksanaan pilkada dan pemilu agar bisa berjalan aman, berhasil, serta melahirkan pemimpin baru yang berkompetensi.

Ancaman pada Pilkada Serentak 2018

Sebelumnya, pada Februari lalu, Wiranto menyebutkan, ada empat hal yang bisa mengancam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Salah satunya, terkait politik identitas.

"Politik identitas larinya ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujar Wiranto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ancaman lainnya, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan money politics atau politik uang.

Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak agar menyiapkan penyelenggaraan Pilkada dengan sebaik-baiknya.