Dalam Kasus e-KTP, Pengacara Sebut Setya Novanto Sudah Buat Pengakuan

Kompas.com - 26/03/2018, 18:38 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menepis anggapan kliennya tidak membuat pengakuan terkait kasus e-KTP. Sebelumnya, baik hakim maupun KPK menilai Novanto tidak mengakui perbuatannya dalam kasus e-KTP.

Firman mengatakan, pengakuan Novanto yakni soal adanya pertemuan-pertemuan dengan beberapa orang dalam kasus e-KTP, termasuk mengakui pernah menerima jam tangan merek Richard Millle dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Oh (Novanto) mengaku, pertemuan-pertemuan mengaku, jam itu pun mengaku. Hanya konteks peristiwa saja yang diluruskan," kata Firman di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Gara-gara Kasus Rekayasa Data Medis Setya Novanto, Dokter Ini Pindah Kerja

"Jadi kita tunggu saja, karena saya rasa ini masih rally panjanglah pemeriksaannya. Kan masih ada Pak Irvanto, dan sebagainya," ujat Firman lagi.

Soal pernyataan KPK bahwa Novanto terbaca setengah hati dalam mengakui perbuatannya, dia mengatakan apa yang sudah dilakukan kliennya sampai mengajukan justice collaborator sepatutnya dihargai.

"Pilihan menjadi justice collaborator bukan pilihan yang mudah dan berisiko. Jadi, apresiasi seorang Pak Setnov tetap perlu dihargai. Saya rasa itu," ujar Firman.

Selain itu, permohonan maaf yang disampaikan Novanto, menurut dia, juga bentuk pengakuan. Kliennya juga pernah mengembalikan uang Rp 5 miliar ke KPK.

Baca juga : KPK Kaji Permohonan Justice Collaborator Setelah Hakim Bilang Novanto Setengah Hati

Uang itu pernah digunakan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, untuk membiayai Rapimnas Partai Golkar. Novanto menduga uang itu berasal dari proyek pengadaan e-KTP.

Sikap kliennya disebut sudah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Meski begitu, pihaknya menyerahkan soal JC ini kepada proses hukum ke depannya.

"Seperti apa potret JC yang akan diterapkan dalam role model kasus Pak Setya Novanto, kita tunggu saja. Yang penting pengungkapan kasus e-KTP, Pak Novanto sudah menunjukkan itikadnya ingin kooperatif dengan penegak hukum dan mendorong Pak Irvanto juga untuk mau bekerjasama dengan penegakan hukum," ujar Firman.

Kompas TV Dalam proses persidangan di pengadilan tipikor, Setya Novanto akan menghadapi sidang tuntutan pada hari Kamis pekan ini.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X