Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Sebut PDI-P Super "Woles" Tanggapi Drama Setya Novanto

Kompas.com - 24/03/2018, 17:40 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan langsung bereaksi setelah terdakwa dalam perkara korupsi proyek e-KTP Setya Novanto menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS.

Pernyataan Novanto yang menuduh dua politisi PDI-P menerima uang dalam proyek e-KTP itu diungkap dalam persidangan. Novanto mengaku mendengar informasi itu dari pengusaha Made Oka Masagung, yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Namun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu membantah bila reaksi partainya terlalu berlebihan. Ia justru mengatakan, PDI-P bersikap santai menanggapi pernyataan Novanto.

"Kami super woles, kami menanggapinya santai," ujar Masinton dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

(Baca juga: Bantah Novanto, PDI-P Klaim Puan dan Pramono Tak Terima Uang E-KTP)

Menurut Masinton, disebutnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS dalam proyek e-KTP hanya bagian dari drama Setya Novanto.

Sebelumnya, kata Masinton, Setya Novanto sudah melakukan banyak drama, mulai dari penyebutan nama beberapa anggota DPR, menabrak tiang listrik, hingga benjolan sebesar bakpau di dahi.

Apalagi, tutur dia, dalam persidangan sebelumnya, Made Oka Masagung membantah memberikan uang kepada petinggi partai.

Bagi Masinton, penyataan Made Oka itu sekaligus membantah pertanyaan Novanto yang menyebut Puan dan Pramono menerima 500.000 dollar AS uang e-KTP.

"Saya ingin katakan seperti kata Presiden, ini negara hukum, semuanya kekuatan ada di alat bukti penegakan hukum itu," kata Masinton.

"Jangan proses penegakan hukum ini dipolitisasi, keluar dari konteks hukum itu sendiri. Apalagi ini tahun politik, pihak lain tentu berkepentingan untuk membelokan ini," ujar dia.

(Baca juga: KPK Akan Cek Bukti Lain untuk Dalami Pengakuan Novanto soal Puan dan Pramono)

Sebelumnya, Pramono Anung mengaku kenal dengan pengusaha Made Oka Masagung. Namun, Pramono membantah terlibat kongkalikong dengan Made Oka demi memuluskan proyek e-KTP.

Adapun, Puan Maharani juga membantah pernyataan Setya Novanto. Ia menuturkan tudingan Novanto sama sekali tidak benar.

Meski begitu, Puan mengakui bahwa ia mengenal Made Oka, yang merupakan teman dari keluarga Presiden pertama RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.

Kompas TV Presiden Jokowi menyerahkan pembuktian kesaksian Setya Novanto terkait dugaan Pramono dan Puan ikut terima uang KTP elektronik kepada proses hukum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com