Kelompok yang Lakukan Persekusi Dianggap sebagai Benalu Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos maraknya persekusi yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan negara masih memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama identitas mayoritas dan demokrasi.

"Kekerasan itu yang harus dikurangi, celakanya muncul kelompok kemudian melakukan kekerasan. Dan sampai sekarang dibiarkan, dan itu kan benalu demokrasi. Mereka bisa hidup karena demokrasi memberi ruang bagi kelompok semacam itu," ujar Bonar dalam sebuah diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Tak jarang kelompok yang melakukan persekusi memanfaatkan ruang demokrasi, lalu merusak nilai-nilai demokrasi tersebut dari dalam.

Baca juga : Pasal Penodaan Agama di RKUHP Dinilai Bisa Memicu Kasus Persekusi

Menurutnya, persekusi terhadap individu atau kelompok penganut agama atau keyakinan minoritas disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang berimbang. Pemerintah juga dinilai cenderung melakukan simplifikasi persoalan.

"Bagi negara yang penting gangguan keamanan bisa direduksi, asal tidak memunculkan keributan, bisa menekan protes klaim dari mereka yang mengakh mayoritas, pihak yang lemah dikorbankan saja. Itu selalu logika yang dibangun negara," kata dia.

Bonar menegaskan, persoalan yang melibatkan unsur keagamaan tak bisa dilihat dari satu perspektif agama tertentu. Sebab prinsip setiap keagamaan berbeda dan tidak bisa dipaksakan ke umat beragama lainnya.

Baca juga : Dalam Sepekan, Koalisi Masyarakat Sipil Mencatat 66 Kasus Persekusi

"Setiap agama kan memiliki code, script text dan credo atau sumpah, tidak bisa memaksakan. Kita harus menyadari ketika di ruang publik, ketika berinteraksi dengan yang lain, kita harus mampu menerima kehadiran yang berbeda keyakinan," kata Bonar

Di sisi lain, ia berharap ada kesepakatan bagi seluruh pihak untuk menggunakan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi dibandingkan jalur kekerasan seperti persekusi.

"Kebanyakan dalam persoalan agama, orang lebih banyak menggunakan preferensi keagamaannya. Preferensinya harusnya konstitusi dan HAM," ujarnya.