Ombudsman Sebut Banyak Aduan Pembuatan SKCK yang Tak Sesuai Aturan

Kompas.com - 22/03/2018, 13:13 WIB
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (Tengah) bersama Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (kiri) di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAKomisioner Ombudsman Adrianus Meliala (Tengah) bersama Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (kiri) di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya mendapat banyak pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Polri. Salah satunya adalah pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Tahun lalu, Ombudsman mengirimkan sejumlah asisten ke berbagai tempat untuk berpura-pura ingin mengurus SKCK. Saat itu, ada sekitar 20 Polda dan Polres yang didatangi.

"Ketika itu banyak hal yang kami temukan. Misal antrian yang tidak ditaati, permintaan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan," ujar Adrianus di hotel Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

(Baca juga: Begini Cara Bayar SKCK Online melalui Bank)

Bahkan, beberapa petugas menarik uang tambahan ke pemohon SKCK.

Hasil investigasi itu kemudian dirumuskan dalam rekomendasi kepada Polri dan disampaikan kepada Inspektorat Pengawas Umum Polri dan Bagian Intelijen Keamanan Polri pada November 2017.

Ombudsman saat itu meminta Polri mengevaluasi sistem pelayanan publik, termasuk SKCK.

"Sejak November hingga sekarang kami melihat berbagai informasi dan juga diundang terkait hal-hal yang menjadi perbaikan tersebut," kata Adrianus.

(Baca juga: Sering Dapat Keluhan Masyarakat, Polri Luncurkan Pembayaran SKCK Online)

 

Ombudsman mengapresiasi terobosan Polri untuk membuat sistem pembayaran SKCK secara online. Polri bekerjasama dengan bank BRI untuk pembayarannya.

Dengan adanya sistem pembayaran online, maka akan menjauhkan petugas dan tak bersentuhan langsung dengan biaya pembuatan.

Jangan sampai terjadi lagi maladministrasi dengan meminta uang berlebih kepada masyarakat.

Adrianus berharap terobosan serupa bisa diterapkan dalam sistem pelayanan publik lainnya.

"Dengan adanya berbagai pembenahan dalam bentuk jasa ini akan membuat Polri mencapai peringkat hijau dari kami," kata Adrianus.

Kompas TV Polisi mengungkap dugaan pembuatan E-KTP dan dokumen palsu yang berkedok usaha fotokopi di Kota Manado.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X