Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Banyak Capres, Desakralisasi Kekuasaan yang Positif

Kompas.com - 20/03/2018, 19:10 WIB
Palupi Annisa Auliani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kerja Sama Internasional DPP Partai Keadilan Sejahtera M Anis Matta menyambut baik rencana deklarasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden untuk Pemilu Presiden 2019.

Anis Matta berpendapat, saat ini tengah terjadi desakralisasi kekuasaan, dalam arti positif.

"Banyaknya individu dan atau partai politik yang mengajukan pencapresan menunjukkan adanya desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan sudah dimaknai sebagai cara pengabdian masyarakat," kata Anis, dalam siaran pers, Selasa (20/3/2018).

Anis pun berpendapat, semakin banyak calon presiden yang maju dalam Pilpres 2019 juga akan berdampak baik bagi demokrasi.

"Orang kini melihat kekuasaan bukanlah sesuatu yang sakral. Siapa saja yang merasa punya gagasan untuk memperbaiki Indonesia, silakan menawarkan gagasannya kepada publik," kata mantan Presiden PKS tersebut.

Menurut Anis, proses desakralisasi kekuasaan ini juga penting untuk meredam tensi politik di masyarakat. Harapannya, ujar dia, kompetisi politik dapat dilalui bersama dengan gembira.

"Berpolitik itu harus dengan suasana hati yang gembira, sehingga kita tidak mudah terbawa perasaan," imbuh Anis.

Berpolitik secara gembira, lanjut Anis, juga mencerminkan kematangan dan kedewasaan berdemokrasi. Orang yang sudah matang, tegas dia, dalam politik tidak akan mengambil jalan pintas kekerasan.

Pencapresan di internal PKS

Terkait proses penyiapan bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden di internal PKS, Anis mengaku mendapat kehormatan menjadi satu dari sembilan kandidat.

(Baca juga: Masuk Bursa Capres PKS, Ini yang Disiapkan Anis Matta)

Selain mengapresiasi proses internal pencalonan itu, Anis mengatakan, saat ini yang sedang dia kerjakan adalah merespons aspirasi dari para pendukungnya.

"Sahabat-sahabat saya, anak-anak muda, datang ke saya dan menyatakan kesediaan untuk bergerak. Saya bersyukur dan mengapreasiasi dengan cara berpartisipasi dalam program-program mereka," ungkap Anis.

Anis pun mengaku, belakangan ini cukup sering mengisi seminar atau forum-forum internasional, khususnya di negara-negara dengan banyak penduduk Muslim. Menurut dia, para politisi, aktivis dan akademisi di banyak negara yang dia sambangi tertarik dengan peran Islam dalam transisi demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, Anis berpendapat, Indonesia perlu membuat lompatan besar demi kemajuan bangsa. Bicara dalam Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI), Sabtu (3/2/2018), Anis menyebut pendalaman ulang atas sejarah bangsa akan menjadi modal penting bagi upaya mendapati arah baru Indonesia.

(Baca juga: Mantan Presiden PKS: Santai Saja, Kita akan Lakukan Lompatan Besar)

"(Namun), santai saja, kita akan melakukan lompatan besar. Kita akan lakukan rencana besar, tapi tidak usah tegang," kata Anis, waktu itu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com